Aliran-Aliran Dana Setda Siak Disorot

LP-KKI Minta BPK Riau Audit Pengkab Siak Objektif Tanpa Ada Praktik Jual Beli WTP, Aliran APBD Diper

Foto: Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI), Feri Sibarani, S.H, saat memantau kondisi Pembangunan Kabupaten Siak

AKTUALDETIK.COM - Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah Dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI) kritik sejumlah pos anggaran yang bersumber dari APBD Siak tahun 2023 di Setda Kabupaten Siak. Pasalnya, diketahui informasi, ada puluhan miliar aliran dana yang tidak berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. 14/02/2023.

Ditenggarai, berdasarkan sumber resmi dari aplikasi sistem informasi LKPP, ternyata ada aliran-aliran dana dari APBD Siak tahun 2023 kepada yang kurang berhak, sebagaimana disampaikan oleh ketua LP-KKI, Feri Sibarani, S.H, hari ini di Pekanbaru. 

Dari sejumlah aliran dana tersebut antara lain, adanya dana sebesar Rp 2,4 Miliar diberikan untuk membiayai interior Kejaksaan Negeri Siak tahun 2023. Bukan hanya itu, masih kepada urusan kejaksaan negeri Siak, masih ada 200 juta dan 150 juta untuk hal-hal yang sama di Kejari Siak. 

, "hampir semua lembaga vertikal yang ada di Siak yang secara peraturan perundang-undangan sudah mendapatkan hak anggaran dari APBN, namun diduga rutin setiap tahun diberikan anggaran. Kami sebagai lembaga masyarakat, mewakili rakyat miskin di kabupaten Siak perlu menyampaikan kritik ini, kerana kami duga telah menjadi pembenaran atas tindakan Bupati Siak, dan termasuk semua anggota DPRD Siak yang harusnya lebih mengutamakan rakyat Siak yang masih banyak hidup dalam keprihatinan, " Kata Feri Sibarani hari ini di Kota Pekanbaru. 

Bahkan Feri juga menyoroti, kebijakan Bupati Siak, Drs. Alfedri, yang kurang perduli dengan warga Siak yang hidup susah, terlebih pasca bencana covid 19,dimana perekonomian masyarakat menjadi lulu lantak, seharusnya dapat diperhatikan pemrintah dan dapat diberikan skema permodalan yang bersumber dari APBD, bagi wirausaha di lingkungan kabupaten Siak. 

, "Daripada mikirin lembaga vertikal seperti kejaksaan misalnya yang paling banyak mendapatkan anggaran Siak, apakah Bupati dan seluruh anggota DPRD Siak tidak lebih memilih berjuang terhadap nasib hidup ribuan masyarakat Siak? Ingat, APBD itu sumbernya dari rakyat, bukan dari Pemerintah pusat. APBD itu bukan mau dibagi-bagi oleh para pejabat daerah dan pejabat lembaga vertikal lainya. Itu hak rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat, " Sambungnya. 

Ia pun kemudian menyorot adanya anggaran sebesar Rp 7 Miliar lebih dibelanjakan oleh Sekretaris Pemerintah Kabupaten Siak hanya untuk kegiatan makan dan minum tamu. Selain itu ada pula belanja interior Gedung Kejaksaan Negeri Siak sebesar Rp 2,4 Miliar, dan Interior Gedung Polres Siak sebesar Rp 800 juta, Kendaraan Tahanan Rp 700 Juta, hibah barang kepada Pemerintah Pusat 280  Juta, Interior Aula Kejari Siak 200 juta dan pengadaan interior lagi kejari Siak 150 juta. 

Menjawab pertanyaan wartawan, terkait langkah selanjutnya tentang gambaran kebijakan anggaran di kabupaten Siak itu, Feri menyatakan, LP-KKI mendorong BPK RI Perwakilan Riau agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, Profesional dan amanah. Menghindari perilaku koruptif seperti yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

, "Seyogyanya BPK harusnya bisa menujukkan pelanggaran dalam penganggaran itu. Coba bayangkan ada makan minum keseluruhan hanya di Setda kami prediksi mencapai 10 Miliaran tahun 2023. Makan apa saja itu? Selain itu, dasar hukum apa sampai-sampai semua lembaga vertikal harus mendapatkan anggaran dari Siak? Kayak tidak punya anggaran saja itu Kejaksaan, Polres dan yang lainnya itu.. BPK harusnya dapat memberikan peringatan kepada Bupati Siak selaku yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Daerah, " Sebut Feri. 

Sementara menurut Feri Sibarani, dari penelusuran pihaknya, justru untuk kepentingan dan bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Siak, sangat minim. Seharusnya anggaran di Dinas Sosial dikatakannya, dapat di berikan porsi lebih yang sesuai jumlah warga Siak yang membutuhkan. Namun justru disebutkan, alokasi anggaran di Dinas Sosial tahun 2023 yang sangat berdampak pada warga miskin, justru dibawah 1 Miliar. 

, " Dinas yang paling terdepan dalam membantu masyarakat susah itu kan Dinas Sosial. Coba kita cek berapa anggarannya, gak sampai 1 miliar yang tergolong belanja barang dan jasa. Selebihnya semua belanja Pegawai. Lagi-lagi semuanya hanya alat kantor, Rapat, Makan Minum, Urusan Kantor, setiap tahun begitu terus. Jadi APBD itu sepertinya jadi semacam omset untuk dibagi-bagi aja sama pejabat daerah dan lembaga vertikal. Ini kan sudah harus mendapatkan perhatian dari masyarakat. Pantasan rakyat terus miskin, para pejabat makin kaya dan mewah hidupnya, " Jelas Feri. 

Atas kenyataan ini, selanjutnya menurut Feri Sibarani, LP-KKI, bersama-sama group media yang punya visi dan misi sesuai Undang-Undang, akan segera melakukan tindakan investigasi dan permohonan data publik kepada Bupati Siak dan DPRD Siak. 

Pemikiran itu disampaikannya, manakala pihaknya sudah banyak menerima keluhan-keluhan dari warga masyarakat kabupaten Siak, terkait kemiskinan yang berkepanjangan, dimana sebahagian warga masyarakat, harus terpaksa melakukan pekerjaan yang melanggar hukum, seperti pengedar narkoba, miras, pencurian sawit dan bahkan mengutip berondolan kebun sawit perusahaan pun dilakuan warga Siak walupun akhinya dituntut Kejaksaan Siak hingga ke Mahkama Agung. 

, "Bayangkan saking sulitnya kehidupan sebahagian warga kabupaten Siak ini, harus terpaksa memungut berondolan kelapa sawit perkebunan swasta, yang tercecer, di beberapa kecamatan, seperti kecamatan Kandis. Tapi anehnya karena warga ini dilaporkan perusahaan, Kejaksaan pun menuntutnya seberat-beratnya dan bahkan banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke Mahkama Agung. Sementara kasus-kasus Narkoba yang sudah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, dari sepengetahuan kami sangat jarang dibanding oleh Jaksa Siak ini, " Kata Feri. 

Sumber: Sirup/LP-KKI
Penulis: FIT
Editor: Red