JAKARTA AKTUALDETIK.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajukan pagu anggaran indikatif untuk tahun 2021 sebesar Rp.8,6 triliun, dan menjelaskan sembilan rencana kerja untuk 2021 pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.

RDP ini dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia serta dihadiri langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, beserta para Direktur Jenderal lingkup Kementerian ATR/BPN.

“Sembilan rencana kerja tersebut sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, salah satu rencana kerja tersebut adalah terus melakukan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

“Reformasi Birokrasi tersebut difokuskan pada, pertama, penguatan kelembagaan, yang kedua, penerapan human capital management, ketiga, melakukan penguatan kerangka regulasi, keempat melakukan tata kelola dan layanan berbasis elektronik, kelima adalah menerapkan manajemen risiko, quality control serta manajemen strategis, dan terakhir penguatan penelitian dan pengembangan,” ungkap Sofyan A. Djalil.

“Saat ini, banyak Kantor Pertanahan kami sudah menerapkan zona integritas sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” sambung Menteri ATR/Kepala BPN.

Selain Reformasi Birokrasi, rencana kerja tersebut adalah (1) Percepatan Rencana Tata Ruang pada tingkat Kabupaten/Kota; (2) Percepatan Pemenuhan Peta Dasar Pertanahan Pada Tingkat Kabupaten/Kota; (3) Percepatan PTSL dan Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat dalam Kerangka Reforma Agraria; (4) Penataan Penguasaan, Penggunaan dan Pemilikan Tanah; (5) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; (6) Pengelolaan Pemanfaatan Pengendalian Tanah dan Ruang yang Berkualitas; (7) Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan; serta (8) Digitalisasi Data Pertanahan.

Pada kesempatan yang sama, kegiatan program kerja tahun 2020 juga diungkap oleh Menteri ATR/Kepala BPN kepada Pimpinan Komisi II DPR RI dan peserta RDP kali ini.

Dalam penyampaian aspirasi, Zulfikar Aras Sadikin, anggota Komisi II DPR RI mengungkapkan dukungannya atas permintaan pagu indikatif tersebut. Menurutnya yang terpenting hasil dari program yang akan dilaksanakan ke depan. 

“Anggaran berbasis kinerja, apapun itu pasti saya dukung karena yang paling penting menghasilkan output serta outcome yang lebih baik dan tentu saja mencapai target yang sangat baik,” kata Zulfikar Aras Sadikin.

Editor : Ishak