Johan Murod Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BABEL AKTUALDETIK.COM - Johan Murod selaku Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga salah satu tokoh masyarakat (Tomas) Bangka Belitung juga menanggapi persoalan ini yang dianggap sebagai salah satu upaya tindakan yang merusak iklim investasi dan membuat pelaku usaha merasa tidak nyaman untuk berinvestasi di Negeri Serumpun Sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

"Begini apalagi kita tau dia sebagai seorang guru atau wakil kepala sekolah yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada peserta didik agar menciptakan generasi muda yang berkarakter yang taat hukum, dan seharusnya bersama pemerintah daerah untuk menjaga suasana negeri ini aman dan kondusif sehingga banyak investor mau menanamkan modalnya di Babel, bukan sebaliknya sebagai provokator atas tindakan kita terkesan menakuti mereka bahwa Babel tidak aman, itu akan lari semua investor yang sudah berinvestasi di negeri ini," tegas Johan Murod Babelonia S.IP., MM, saat diwawancara oleh jejaring media ini disalah satu kedai kopi kota Pangkalpinang, Senin (16/08/2021). 

Lanjutnya, Pria (60) yang mendapat gelar dengan 'Panglima' ini dan salah satu tokoh masyarakat Bangka Belitung yang berjuang terbentuknya provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyayangkan massa seorang pendidik tidak memahami aturan turunan perundang-undangan dan terkesan tindakan yang dilakukan oleh Leonardo seorang pendidik/guru mencari-cari kesalahan pelaku usaha atau pengiriman yang dilakukan PT PMM berdalil untuk kepentingan masyarakat Bangka Belitung. 

"Apalagi suasana pandemi, pemerintah dalam upaya membangun pemulihan ekonomi nasional salah satunya diharapkan oleh pemerintah kita pengusahalah dapat bersinergi dalam pemulihan ekonomi rakyat, dan jangankan mineral ikutan kalau seandainya kotoran orang Bangka Belitung laku dikirim ke luar daerah atau diekspor atau ada yang  mau belinya, kita jual dan kirim saja, masak sebagai seorang pendidik tidak paham dan berpikir bagaimana perekonomian di Babel harus maju dan masyarakatnya sejahtera."ujar tokoh masyarakat Babel itu. 

Lanjutnya, "sikap demikian semacam rombongan yang mau ngacau dan tidak mendukung pemerintah bukan hal yang tidak mungkin tindakan dan masifnya pemberitaan akan menutup kemungkinan orang atau investor tidak mau berusaha di Bangka Belitung." Tegasnya. 

Bahkan diungkapkannya, Kapolri memerintah kepada jajaran di daerah untuk bersinergi dengan pemerintah daerah bersama mendukung iklim investasi di daerah, dengan kata lainnya jajaran Polri harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah, bukan penyebab timbulnya masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Artinya apa yang disampaikan oleh bapak Kapolri kita bahwa kalau kita selaku masyarakat bagian yang menghambat atau merecoki pelaku usaha yang sudah dan berusaha di NKRI, siap-siaplah kita juga akan diproses hukum," Pungkasnya. 

Sayangnya, saat berita ini dipublish Leonardo Ketua DPD Inaker Bangka saat dikonfirmasi oleh jejaring media ini melalui nomor telepon selulernya sekiranya pukul 17.16 Wib, untuk diminta tanggapnya tidak memberi jawaban apapun. 

Sekedar informasi, sebagaimana dilansir di media massa pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram untuk menjaga dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III dan kuartal IV tahun 2021,bahwa Kepolisian berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mencapai 7,07 persen pada kuartal II-2021.

Surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021 yang ditujukan kepada para Kapolda agar memerintahkan Direskrimum dan Direskrimsus untuk melanjutkan dan meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan kordinasi dengan BPKP, Kejaksaan dan BPK RI di wilayah masing-masing.

Salah satu isi instruksi dalam Surat Telegram Kapolri itu dukungan pada kebijakan pemerintah terutama dalam rangka percepatan perizinian berusaha untuk menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan yang telah berinvestasi di wilayah masing-masing.

Selain intruksinya, Polri harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah, bukan penyebab timbulnya masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan pendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. (Redaksi)

Bagi masyarakat yang memiliki informasi atau mengetahui kejadian/peristiwa dimanapun atau ingin berbagi foto dan video, silakan dikirim ke nomor WA:  0812 6830 5177 - Atau EMAIL redaksi : [email protected].
JANGAN LUPA 
Mohon dilampirkan data pribadi.