Dari kiri: Warek II Unimus, Dr. Hardi Winoto, Kabiro Perekonomian Prov Jateng, Eddy Sulistiyo Bramiyanto serta Anggota Komisi C DPRD Prov Jateng, Agung Budi Margono

SEMARANG AKTUALDETIK.COM - Pemerintah daerah berdasarkan UU no 32 tahun 2004 pasal 2 dan 3 tentang Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menangani urusan daerah bersama-sama DPRD dengan mengikuti asas otonomi dan tugas pembantuan. Penerapan otonomi daerah menjadikan daerah memiliki kewenangan administratif untuk mengatur urusannya sendiri yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat di ranah lokal. Selain kewenangan administratif, daerah juga memiliki kewenangan unruk mengatur keuangannya sendiri atau biasa disebut dengan desentralisasi fiskal. 

Desentralisasi fiskal menjadi penting dalam menjalankan prinsip otonomi, pemerintah daerah harus didukung oleh sumber daya ekonomi. Pada dasarnya dalam otonomi, kemampuan daerah dalam memenuhi keuangan adalah hal yang penting. 

Salah satu sumber keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan cerminan pertumbuhan ekonomi di suatu pemerintah daerah. Dalam hal ini PAD dapat dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi di suatu kabupaten/kota.

Anggota Komisi C DPRD Prov Jateng Agung Budi Margono menjelaskan rencana pendapatan pemerintah di 2022 sebesar 27,4 triliun, dari 27,4 triliun berasal dari PAD 15,69 triliun terdiri dari pajak, retribusi termasuk deviden.

Dalam BUMD potensi yang diharapkan dari rencana ini adalah 528 miliar.
528 M dari PAD itu baru bisa memberikan kontribusi 3,3 persen," ucapnya

Menurut Agung " Kita memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar bagi BUMD agar alokasi antara pajak daerah dibebankan kepada masyarakat dan kemampuan mengelola aset daerah khususnya di BUMD harus semakin optimal.

Lebih lanjut dirinya sangat berharap OPD yang melakukan pengawasan dan pembinaan maksimal terhadap BUMD bekerja. 

Potensi aset BUMD kita 91 triliun dengan 11 BUMD jika dikelola dengan sungguh-sungguh luar biasa.
Kita ingin keuangan daerah in mandiri. Dimasa pandwmi menargetkan pendapatan pajak tidak dapat diharapkan bahkan masyarakat dalam kondisi ekonomi terpuruk," ujar Agung. 

Maka sektor BUMD menjadi sektor yang berperan, memberikan sumbangsih kepada pemerintah sehingga pemerintah tidak dipuaingkan dalam.pembelanjaan harus ditopang dengan pendapatan daerah. ini masih sangat jauh sekali di angka 3,3 persen.

Mulai dari kita harus memilih mana BUMD kita dari 11 itu yang sehat, yang tidak sehat kita sekarang evaluasi sampai tidak memberikan sumbangsih tapi malah jadi benalu," terangnya saat menjadi nara sumber di topik utama Dialog Bersama Parlemen Jawa Tengah dengan tema " peningkatan PAD Bersama BUMD Jateng " yang langsung langsung MNC Trijaya FM di Gedung DPRD Prov Jateng Lantai 4 jalan Pahlawan no 7 Semarang, Rabu (29/9/2021).

Sementara Kepala Biro Perekonomian Prov Jateng, Eddy Sulistiyo Bramiyanto memaparkan Pemprov Jateng mengelola 11 BUMD ada tiga BUMD yang bergerak dibidang keuangan kemudian yang bergerak dalam penjaminan kredit. Kontribusi kita masih kisaran kecil 3,3 persen oleh karena itu kami mendukung prekonomian di Jateng di Kabupaten/Kota," terangnya.

Lebih lanjut Bram mengungkapkan bisnis yang dikelola pemprov Jateng melalui 11 BUMD dengan aset 91 triliun sebagian besar bisnis yang dikelola oleh perbankan. Dengan tetap berpedoman pada regulasi OJK kita bisa memberikan dukungan lebih.

Menurutnya ada sekitar 51 triliun kredit yang dikucurkan pada masyarakat jateng sangat mendongkrak perekonomian belum lagi dari sektor UMKM.
Daripendapatan yang di kelola Pemprov jateng dari penyertaan modal awal 3,3 triliun deviden kita sudah 4,3 triliun kalau disertakan dengan modal dasar sudah lebih.

" PAD kita setiap tahun semakin meningkat sebagai OPD pengampu semua BUMD selalu kami audit, tidak hanya audit tahunan tapi kepatuhan audit, yang dikeuangan kami melakukan kepatuhan kredit, yang di enam keuangan kami melakukan audit operasional sehingga dari hasil audit kita evaluasi, evaluasi dari hasil evaluasi apa yang harus dilakukan sehingga nantinya tidak merasa rugi keuangan daerah," pungkasnya

Pada kesempatan sama Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang, Dr. Hardi Winoto menjelaskan
kontribusi PAD kita sekitar 2-3 persen dari PAD. PAD kita sekitar 54 persen dari total pendapatan kita kira-kira 14 triliun itu masih didominasi pajak.

Maka kita harus meningkatkan pendapatan negara bukan pajak antara lain laba BUMD ditingkatkan dan 11 BUMD yang dimiliki Pemprov Jateng juga harus ditingkatkan," jelas Hardi.

Dalam penelitiannya Hardi mengungkapkan bahwa PAD non pajak masih didominasi Bank Jateng dan BKK, perhatikan PRPP baik selama pandemi maupun sebelum pandemi sumbangan sangat rendah bahkan beberapa tahun tidak menyumbangkan pada PAD.

Maka peran lokasi disekitarnya yang sangat strategis lebih ditingkatkan. Selain itu Trans marga Jateng juga sangat kecil untuk sumbangannya hanya 1-2 persen," papar Hardi

Potensi alam baik dipermukaan maupun didalam bumi sangat potensial sekali di Jateng, khususnya terkait gas alam untuk dieksplorasi di Jateng. Artinya kita tidak mengandalkan Bank Jateng dan BKK tetapi kendala harus diperbaiki termasuk regulasi yang sangat kurang fleksibel yang harus kita lakukan karena potensi pendapatan negara non pajak antara lain penyewaan lahan yang sangat besar dikuasai oleh BUMD ," tutupnya.

    #Taufiq