Rakyat Indonesia harus sadar, Ada Mafia Disekeliling Kita

Mahfud MD: Panggilan Terhadap Rakyat Indonesia, Selamatkan Indonesia Dari Mafia

Mahfud MD: Panggilan Terhadap Rakyat Indonesia, Selamatkan Indonesia Dari Mafia

Foto: Ilustrasi Gerakan Pemberantasan Kekuatan Mafia di Indonesia, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keberanian dan ketulusan hati mencitai Indonesia, ibarat pendekar yang hanya ingin membela kebenaran

AKTUALDETIK.COM - Rakyat Indonesia tidak menyadari puluhan tahun harus menanggung beban perekonomian atau keuangan yang sangat berat akibat ulah para GENG mafia. Mulai dari BBM hingga harga beras yang merupakan kebutuhan yang sangat pokok pun telah di kuasai oleh Mafia, dimana Negara seakan tidak berdaya menghadapinya. Minggu, 09/07/2023.

Keberadaan dan kejahatan para mafia di Indonesia, bahkan dengan terang-terangan telah di nyatakan oleh Presiden RI Joko Widodo, oleh sejumlah menteri, termasuk Menkopolhukam, Prof Mahfud MD, yang setiap hari saat ini perang dengan kekuatan Mafia. 

Bahkan saking banyaknya geng Mafia di Indonesia yang berhasil di identifikasi oleh Mahfud, sampai-sampai ia mengatakan, kita menoleh kemana saja ada Mafia. Sehingga menurut Prof Mahfud yang kini terus dipercaya negara mengemban sejumlah tugas penting, antara lain memberantas keberadaan Mafia yang sudah membuat rakyat Indonesia menderita kesulitan, rakyat Indonesia khsusnya pemuda bangsa harus mau bersatu untuk membasmi keberadaan Mafia. 

Salah satunya, managing Director Political Economy and Policy Studies, Profesor Anthony Budiawan bahkan khawatir negara akan gagal karena penyataan menteri perdagangan Muhammad Lutfi tentang ketidakmampuanya mengendalikan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng (HET) karena dikuasai oleh Mafia. Pengakuan itu disebut sebagai tanda negara menuju kegagalan.

"Indonesia dikuasai para mafia, menuju negara gagal?" katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (18/3/2022). 

Ekonom lulusan Rotterdam ini juga menyesalkan sikap pemerintah yang menunjukkan ketidakmampuan dalam mengatasi persoalan minyak goreng. Padahal, negara harus hadir untuk menjawab tantangan itu dalam rangka mensejahterakan rakyatnya.

"Harga minyak goreng dibatasi, barang langka, diselundupkan ke luar negeri, negara tidak berdaya. Mafia minta harga naik (keekonomian), harga minyak goreng meroket, barang banjir. Tanda negara gagal?" pungkasnya. 


Selanjutnya, Bakal Calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan saat menyapa relawan usai menyampaikan pidato politiknya dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan bertajuk Perubahan untuk Keadilan Sosial di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Ahad 21/5/2023 lalu, juga mengklaim bahwa kekuatan Mafia di NKRI bukan lagi lelucon seperti pada sebagian orang, melainkan sudah menjadi momok yang menakutkan, karena mengancam disintegrasi bangsa, dan terpuruknya perekonomian. 

,"Dan mafia-mafia ini berderet ada urusan mafia tanah, mafia parkir, mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, mafia proyek pemerintah," ujar Anies dalam pidatonya di hadapan kelompok relawannya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Ahad (21/5/2023).

Anies juga menyinggung Mafia di mega proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang sekarang sedang ditangani oleh penegak hukum. Dimana kasus tersebut menyeret nama mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny Gerard Plate.

Ia sendiri mengaku setuju dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Bahwa mafia-mafia di negeri ini, termasuk Johnny diberantas lewat penyelidikan yang transparan dan tanpa adanya intervensi politik.

"Semua yang terlibat harus diperiksa, dorong transparansi, jangan biarkan mereka melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya," ujar Anies.

Jika seluruh mafia-mafia tersebut diberantas, ia yakin kesejahteraan masyarakat akan hadir di seluruh Indonesia. Termasuk dirasakan oleh para petani yang selama ini pupuknya dikuasai oleh para mafia.

"Saya perhatikan, betapa masyarakat yang kita temui, menyampaikan kepada kita semua bahwa di masyarakat sana ada suasana sulit. Ada suasana menantang, tapi sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah serba ketidakpastian," ujar Anies.

"Serba ketidakpastian, bagaimana yang menanam tidak tahu nanti harga jualnya berapa. Bagaimana yang beternak tidak tahu ongkos produksinya berapa. Bagaimana yang mengurusi  pertanian tidak bisa mengetahui seperti apa ongkos-ongkos yang dia keluarkan," sambung mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Di sisi lain, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) Purnama Sianturi mengungkapkan, ada banyak aset negara yang dikuasai pihak ketiga atau kekuatan Mafia secara ilegal.

"Pihak ketiga tersebut melakukan okupansi aset negara dengan melawan hukum," ungkap Purnama dalam Bincang Bareng DJKN, Jumat 18/3/2022 lalu. 

Sehingga kabarnya, Kemenkeu terus mengusahakan penguasaan aset terhadap aset negara yang dikuasai oleh pihak ketiga itu. Salah satunya sitaan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berada di Karet Tengsin, Jakarta. Selain itu, mayoritas aset negara yang dikuasai oleh pihak ketiga atau Mafia, merupakan BMN hasil sitaan dari kasus BLBI.

Selanjutnya dikutip dari CNBC Indonesia, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) berencana akan melakukan penelitian terkait dugaan adanya praktik mafia yang membuat kenaikan harga beras. Langkah dari KPPU ini sekaligus merespons pernyataan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso beberapa hari lalu.

Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala mengungkapkan fenomena beras saat ini mirip seperti tahun 2015 lalu. Dimana terjadi harga beras melambung tinggi dengan alasan stok rendah dan berkurang.

"Ini mirip seperti 2015 kemarin. Kita sempat melakukan penyidikan karena terdapat gangguan distribusi beras," ungkap Mulyawan di Program Profit CNBC Indonesia, Selasa (24/1/2023).

Menurut Mulyawan beras di Indonesia memang rawan praktik mafia. Salah satu alasannya karena praktik oligopoli.

Praktik oligopoli atau penguasaan satu jenis barang oleh beberapa pedagang besar ditenggarai menjadi penyebab mengapa harga beras saat ini bisa melambung tinggi. Cara yang mereka lakukan biasanya dengan penimbunan.

"Berdasarkan penelitian kami, struktur pasar beras ini oligopoli. Mereka pedagang beras besar ini bisa saja mengatur pasokan dan harga di pasar," ucapnya.

Untuk itu, KPPU akan meminta informasi pelaku usaha atau pedagang beras besar yang bermain kepada Satgas Pangan dan Buwas. Sehingga KPPU bisa menaikkan ini ke tahap penyidikan dan bisa mengungkap siapa pedagang beras besar yang bermain.

"Ini sudah menjadi rahasia umum mereka mengatur stok dan harga. Kesulitan kami, kami belum mendapatkan identitas jelas siapa pelaku usaha yang menjadi penguasa beras ini. Oleh karena itu Satgas Pangan dan Budi Waseso bisa memberikan informasi ke kami," sebutnya.

Sebelumnya, Buwas mengungkapkan ada praktik mafia yang membuat harga beras menjadi tinggi. Selain mengatur stok dan harga di pasaran, para mafia juga memainkan beras Bulog. Mereka menjualnya dengan harga tinggi, di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) padahal membeli dari Bulog Rp8.300 per kg.

"Sebenarnya saya sudah tahu, dan saya tidak bodoh-bodoh amat. Kalau tanda kutip ada mafia, memang ada. Dia bilang, gak apa-apa saya (mafia) gak dapat sebutir pun dari Bulog, tapi pasti nanti ngalir ke saya. Pikirnya ini beras premium, ini bisa laku nih Rp12.000 per kg, gw beli Rp8.300 per kg keuntungan dibagi-bagi. Untung seribu kita bagi 3, nah udah yang 3 itu pasti mendukung," ungkap Buwas saat mengumpulkan para pedagang beras di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Dari kenyataan di atas, dengan sangat terang benderang, bahwa NKRI, baik secara De facto dan De Jure sudah berada dalam kekuasaan Mafia. Oleh karena itu, Menkopolhukam, Prof. Mahfud MD dengan keberanian dan kewenangan yang dia miliki, sangat antusias untuk memberantas kekuasaan Mafia, yang sudah terstruktur dengan rapi dan massif hingga di semua unsur pemerintahan di Indonesia. 

, ""Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain," kata Mahfud melalui pesan singkat kepada Media. 

Sumber: CNBC/Wawancara
Penulis: FS


 

Komentar Via Facebook :