Foto: Ketua Lembaga pemantau kebijakan Pemerintah dan kejahatan di Indonesia (LP-KKI), Feri Sibarani, SH, MH, Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Wakil gubernur Riau, SF Hariyanto

AKTUALDETIK.COM - Fenomena defisit dan tunda bayar di Pemerintahan Provinsi Riau kini jadi polemik yang dibayang-bayangi hukum. Pasalnya, tunda bayar sebesar 2,2 triliun dan defisit APBD Riau sebesar 1,5 triliun sudah menjadi informasi resmi disampaikan gubernur riau, Abdul Wahid, kepada masyarakat, sehingga pernyataan SF Hariyanto tentang defisit 132 miliar dianggap menjadikan Wahid sebagai penebar hoax. 26/03/2025.

Belakangan pernyataan SF Hariyanto tersebut menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat Riau. Mengapa tidak, seluruh masyarakat mengetahui bahwa terkait defisit APBD Riau 2025 bukan lagi barang baru, melainkan, informasi itu sudah menjadi perbincangan dan pembahasan pada satu rapat pembahasan anggaran di DPRD Riau. 

Bahkan, pada kegiatan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur riau November 2024 lalu, Syamsuar, yang ikut bertarung melawan pasangan Wahid dan SF Hariyanto sempat mempertanyakan soal strategi pasangan itu untuk mengatasi defisit APBD Riau yang saat itu masih diangka 1,3 triliun. Dengan lantang, dan terlihat begitu sepele, SF Hariyanto pun menjawab Syamsuar, bahwa dirinya tidak risau soal defisit APBD, karena akunya, ia adalah seorang sekda dan ketua tim TAPD. 

“Pernyataan ini saya tunggu. Pak Syamsuar lupa, saya ini Ketua TAPD, Sekda (sebelumnya). Beliau tidak tahu bahwa di tahun 2023, defisit Rp1,7 triliun sudah saya selesaikan. Saya yang melakukan rasionalisasi. Mungkin beliau lupa, ya wajar, sudah tua,” kata SF Hariyanto, 17/11/2024 lalu. 

Berdasarkan hasil penelusuran awak media ini, SF Hariyanto tidak pernah menunjukkan sikap membantah soal adanya defisit triliunan pada APBD Riau tahun 2025. Pun pada akhir-akhir ini, pasca pelantikan 900 kepala daerah di asrama akademi militer (Akmil) Magelang, SF Hariyanto tidak sekalipun pernah membantah soal defisit APBD Riau 2025 sebesar Rp 1,5 triliun dan tunda bayar sebesar Rp 2,2 triliunan yang keseluruhan berjumlah 3,5 triliun. 

Namun belakangan, persisnya pada 21 Maret 2025 lalu, akhirnya pernyataan yang menghebohkan pun dilontarkan oleh wakil gubernur riau, SF Hariyanto. Dengan nada tegas, ia membantah soal adanya defisit anggaran sebesar 2,2 triliun, dan yang benar adalah, 132 miliar. 

"Awalnya saya ingin diam saja, ternyata makin ke sini simpang siur informasinya makin meluas. Sampai-sampai dibawa ke APH (aparat penegak hukum, red). Seperti soal defisit anggaran yang katanya itu Rp2,2 triliun, itu data dari mana? Itu sangat tidak benar datanya. Makanya saya perlu luruskan, karena yang benar itu defisir hanya Rp132 miliar, saya punya datanya," kata Wagubri SF Hariyanto, tanpa pernah menunjukkan data yang dimaksud.

Akhirnya, atas kelebohan itu, Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI) pun menilai pernyataan SF Hariyanto adalah terkesan tidak kredible dan berbahaya kepada masyarakat Riau, karena bersifat informasi yang kacau dan kurang bertanggungjawab. 

"Ini benar-benar tidak menunjukkan sikap pejabat senior di pemerintahan ya. Sebagai mantan sekda dan ketua TAPD dalam memberikan keterangan itu harus berdasarkan data valid dan bertanggung jawab. Kenapa sejak dulu tidak dibantah saja kalau memang 2,2 triliun itu tidak benar. Kenapa dia biarkan sampai sekarang? Maksudnya apa? Dan ingat, akibat pernyataan itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid jadi penebar hoax selama ini. Ini persoalan hukum, bisa menyerang pribadi gubernur " Kata ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI), Feri Sibarani, SH, MH. 

Dalam analisa pihaknya, Feri Sibarani pun mengatakan, dari semua pernyataan itu, baik oleh gubernur riau, Abdul Wahid, maupun oleh wakil gubernur riau, SF Hariyanto, telah terlihat jelas adanya masalah pada pengelolaan keuangan pemprov riau setidaknya untuk anggaran tahun 2025. Sehingga menurutnya, terkait selisih dana 3,5 triliunan yang diduga masih teka-teki, harus diusut secara tuntas dengan melibatkan ahli yang independen dan pihak penegak hukum, melalui Kejaksaan Tinggi Riau. 

"Kita dari unsur masyarakat menginginkan ini bisa secepatnya clear and clean. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Harus dicari ini dimana perbuatan penyimpangan anggaran yang terjadi. Sejak dulu kita sudah muak dengan isu anggaran siluman, proyek siluman. Bahkan, saat ini aja masih ada kasus mega korupsi SPPD fiktif di DPRD Riau yang masih tidak jelas rimbanya. Artinya, sangat mungkin terjadi penyimpangan dalam penganggaran untuk proyek-proyek tahun lalu, atau tahun 2025 ini. Kami tidak mau berasumsi lebih jauh. Kami hanya ingin tim ahli dan penegak hukum segera perduli dengan permasalahan ini " Pungkas Feri. 

Mengakhiri keterangan pers nya, ketua LP-KKI, Feri Sibarani, SH, MH, juga menghimbau gubernur Riau, Abdul Wahid, untuk tidak diam seribu bahasa. Karena sebutnya, jika Wahid terus diam, masyarakat akan mengartikan itu sebagai kesalahan gubernur Riau. Benarkah Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang salah data? Atau, SF Hariyanto, yang mulai "Jantungan" dengan adanya upaya hukum ke KPK? 

"Dan perlu di ingat, provinsi Riau ini sudah di cap " MERAH" soal korupsi. Pejabat Riau ini sudah tergolong "KRONIS" penyakit korupsinya. Jadi, apapun itu sepanjang hanya kata-kata lisan, masyarakat Riau sudah 100% tidak percaya lagi dengan pejabat, terutama dengan anggota DPRD. Karena sebenarnya, peran pengawasan itu melekat dan absolut di DPRD " Katanya. 

Sumber: LP-KKI
Penulis: FIT