Foto Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI) Feri Sibarani, S.H., M.H dan Presiden RI Prabowo Subianto

AKTUALDETIK.COM - Ditengah Indonesia yang rentan dengan berbagai bencana alam, justru presiden RI Prabowo Subianto, berencana akan membabat hutan Papua untuk membangun kebun kelapa sawit dengan dalil swasembada energi. Hal ini mendapat penolakan keras dari lembaga masyarakat LPKKI. 17/12/2025.

Hari ini, Rabu, 17 Desember 2025 di istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya ingin Papua swasembada energi, salah satunya dengan cara memanfaatkan kelapa sawit untuk menghasilkan BBM. 

Bahkan hal itu sempat di peringatkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyebut kebijakan itu harus dilaksanakan dengan perencanaan dan analisa dampak lingkungan yang baik.

"Kami berharap arahan dari Bapak Presiden tersebut dilaksanakan dengan perencanaan dan analisa dampak lingkungan yang baik sehingga tata ruang terjaga, di mana hutan alam sebagai wilayah serapan air tetap terjaga dan terlindungi," kata Alex kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Legislator PDIP ini mengatakan hutan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Namun, ia menekankan jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah justru menjadi sumber malapetaka.

"Hutan harus bisa kita manfaatkan untuk kehidupan, tetapi juga harus dipastikan tidak menjadi sumber malapetaka," ungkapnya.

Alex bertahap tak seluruhnya wilayah hutan Papua ditanami kelapa sawit. Ia mengatakan hutan mesti menjadi serapan air sebagaimana fungsinya.

Disisi lain, Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI) menolak keras rencana deforestasi hutan papua. Menurut ketua LPKKI, Feri Sibarani, S.H., M.H, pihaknya menolak keras rencana Presiden RI Prabowo Subianto tentang pembukaan lahan hutan Papua untuk perkebunan kelapa sawit, sekalipun dalil klasik yang di framming untuk swasembada energi atau meningkatkan BBM. 

"Kami LPKKI menolak keras kebijakan itu. Stop deforestasi hutan di Indonesia dengan dalil apapun. Itu sama saja ingin memperluas potensi dan ancaman bencana ekologis yang akan menelan korban makhluk hidup termasuk manusia di masa mendatang, hingga ke Papua" Terang Feri Sibarani, hari ini di Pekanbaru Riau. 

Ia juga mencontohkan, bahwa hampir seluruh pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia menimbulkan bencana alam kepada masyarakat. Hal itu di jelaskanya, mengingat kelapa sawit adalah tumbuhan monokultur dan tidak mampu menahan laju air dan tidak mampu mengikat tanah dari dampak kerusakan ekologis karena ketiadaan tutupan dan vegetasi hutan alam. 

"Tidak ada alasan apapun untuk deforestasi. Ini pilihan. Apakah presiden mau mempertaruhkan nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya demi prosfek kapitalis atau melestarikan hutan dan lingkungan hidup demi masa depan bangsa dan negara" Katanya. 

Feri Sibarani juga mengatakan, sebaiknya presiden Prabowo melihat potensi besar dalam perbaikan tata kelola pertambangan minyak dan gas di Indonesia, yang sebenarnya jauh lebih besar diselewengkan oleh para oknum pejabat tinggi Negara dengan mafia di tubuh BUMN atau Pertamina selama ini. 

"Kalau dalilnya swasembada energi atau peningkatan BBM tidak relevan. Itu kami duga kuat adalah kapitalis dengan dibalut narasi swasembada energi. Disitu dipastikan ada kepentingan pemodal. Bagi-bagi proyek perkebunan kelapa sawit diantara elite negara, dan pada akhirnya membabat hutan Papua. Itu adalah bayangan yang menakutkan untuk bencana ekologis Papua di masa depan" Jelasnya. 

Menurutnya, keinginan presiden Prabowo itu merupakan bentuk kegagalan untuk memperbaiki iklim pengelolaan migas Indonesia sebagai sumber energi utama yang penuh masalah. Disebutnya, jika presiden mau benar-benar memperbaiki sistem kelola dan pengawasan di tubuh BUMN dan pertamina, sejujurnya persediaan BBM di Indonesia masih berlimpah. Selain itu masih menurut Feri, ada banyak potensi lainnya, yang tidak merusak hutan dan lingkungan jika niatnya benar untuk swasembada energi dan peningkatan BBM. 

"Dulu pemerintah sibuk membahas potensi energi dari daun jarak. Demikian juga hingga saat ini kita tidak merasakan mana hasil dari program B40 yang di subsidi melalui BPDPKS. Belakangan juga muncul temuan spektakuler dari anak bangsa yakni Bobibos, Bahan Bakar Nabati (BBN) namun semua itu seolah sengaja di kesampingkan demi jalan pintas walupun harus merusak hutan, yang penting mudah dan cepat jadi uang, sehingga para politikus dan elite negara menjadi kaya raya" Pungkasnya. 

Penulis: Fitri