Foto Kader PDI-P, Anggota DPRD Sumut, dan Wakil ketua DPD PDI-P Sumut, Meryl Rouli Saragih

AKTUALDETIK.COM - Anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Meryl Rouli Saragih, membantah sejumlah pemberitaan yang menyebut dirinya terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 07/03/2026.

Meryl yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI-P Sumatera Utara menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan dalam pengelolaan program tersebut, termasuk dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya tidak terlibat mengurus MBG dan bukan lagi pengurus Yayasan Membangun Rakyat Sejahtera. Ketua yayasan saat ini adalah Jeremia Saragih yang mengurus MBG sejak awal. Sebagai ketua yayasan, beliau berhak menggunakan yayasan tersebut. Namun saya tidak terlibat mengurus SPPG,” ujar Meryl Rouli Saragih dalam keterangannya kepada Aktualitasnews.com, Sabtu (7/3/2026).

Ia juga menegaskan bahwa instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan secara jelas melarang kader partai untuk terlibat dalam program MBG.

Menurut Meryl, informasi yang beredar di sejumlah media berasal dari narasi yang dibangun oleh salah seorang mantan timnya. Ia menyebut nama Iqbal sebagai pihak yang diduga menyebarkan informasi negatif terkait dirinya.

“Semua berita yang beredar itu dari dia dan tidak ada wartawan yang melakukan konfirmasi kepada saya terlebih dahulu sebelum menaikkan berita di media. Saya juga heran ada media yang langsung memuat berita tanpa konfirmasi hanya demi viralitas,” katanya.

Menanggapi isu yang menyebut dirinya memiliki SPPG di bawah naungan Yayasan Membangun Rakyat Sejahtera Foundation (MRS), Meryl menjelaskan bahwa secara hukum yayasan tidak mengenal istilah kepemilikan pribadi.

Ia menjelaskan bahwa pada saat pendirian yayasan pada tahun 2019, dirinya memang ditunjuk sebagai ketua sekaligus pengurus untuk menjalankan kegiatan sosial yayasan. Namun saat ini ia sudah tidak lagi menjabat dalam struktur kepengurusan.

“Perlu saya luruskan bahwa dalam struktur yayasan sebenarnya tidak ada istilah pemilik. Yayasan bukan badan usaha yang dimiliki individu, melainkan lembaga yang dikelola melalui struktur kepengurusan. Saat ini saya sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus,” jelasnya melalui pesan WhatsApp.

Meryl menuturkan bahwa keputusannya mundur dari kepengurusan yayasan diambil untuk menjaga integritas serta menghindari potensi konflik kepentingan, mengingat dirinya menjabat sebagai wakil rakyat dan pengurus partai. Selain itu, kesibukan akademiknya sebagai mahasiswa program doktoral juga menjadi pertimbangan.

Ia menjelaskan bahwa perubahan kepengurusan yayasan telah dilakukan secara resmi melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan tersebut dituangkan dalam akta notaris tertanggal 1 Desember 2025 dan telah tercatat melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.06-0062092 tertanggal 15 Desember 2025.

“Dengan demikian sejak saat itu saya tidak lagi menjadi pengurus Yayasan Membangun Rakyat Sejahtera,” ujarnya.

Terkait pemberitaan yang menyebut dirinya terlibat dalam program MBG, Meryl mengaku untuk saat ini belum mempertimbangkan langkah hukum maupun sengketa pers.

“Saya memahami dalam dinamika pemberitaan publik sering muncul berbagai narasi dan persepsi. Untuk saat ini saya menilai belum perlu menempuh sengketa pers atau jalur hukum. Saya masih memberi ruang bagi proses klarifikasi agar informasi yang beredar dapat diluruskan secara objektif,” katanya.

Ia menambahkan bahwa prioritas utamanya adalah menjaga ruang publik tetap sehat dan tidak dipenuhi polemik yang berlarut-larut.

“Bagi saya yang terpenting saat ini adalah menjaga agar ruang publik tetap sehat. Namun semua opsi tentu tetap terbuka apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang benar-benar merugikan dan tidak diselesaikan melalui mekanisme klarifikasi yang baik,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, jurnalis Aktualitasnews.com masih berupaya menghubungi Iqbal yang disebut oleh Meryl sebagai mantan timnya untuk memperoleh klarifikasi dan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut.

Sumber: Aktualitasnews
Penulis: Santy Lusia, SE