DENPASAR AKTUALDETIK.COM

Perhelatan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 270 Daerah Provinsi/Kab.Kota kian mendekati Hari-H.

Beragam persiapan dilakukan guna menyukseskan tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dengan program Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2020.

Berlokasi di Bali Nusa Dua Convention Center, Plt.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar dalam rapat koordinasi membahas segala kelengkapan-kelengkapan elemen didalam penyelenggaraan Pemilukada 2020.

Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Daerah saling bersinergi dan menunjukkan koordinasi dan kerjasama guna mendukung proses penyelenggaraan Pilkada tersebut.

"Rapat ini sifatnya khusus dan spesifik karena kita mengundang seluruh unsur dari intelijen agar kami dari pemerintah pusat menunjukkan dukungan kami didalam pelaksanaan Pilkasa Serentak 2020 nanti." Kata Bahtiar.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr.Bahtiar, M.Si.

Rakor tersebut dilaksanakan untuk mengetahui deteksi dini didalam penyelenggaraan Pilkada Serentak ke-4 dari sebelum-belumnya.

"Ini merupakan Pilkada serentak ke-4 yang kita alami, oleh karena itu kewaspadaan, deteksi dini, pencegahan dini, dan konsolidasi bersama membangun solidaritas didalam semua tahapan Pilkada ini, dan ini sangat penting karena merupakan agenda besar di Indonesia karena akan menentukan pemimpin daerah di 270 Provinsi/Kab.Kota.

Bahtiar menekankan, esensinya tak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya saja, tetapi mengajak masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan dapat memilih pemimpin yang berdampak pada pembangunan.

“Bukan hanya sekedar melihat masyarakat di TPS sebanyak-banyaknya pada 23 September 2020 nanti, tapi memang kita harap hendaknya masyarakat kmemilih pemimpin yang cerdas dan yang akan membawa perubahan yang lebih baik pada daerah kita.” Ungkap Bahtiar.

Dalam Rakor tersebut dihadiri oleh dari  Sekda-sekda Provinsi/Kab.
Kota, Bahtiar meyakinkan agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dan profesional dalam suasana Pilkada tersebut.

“ASN wajib hukumnya netral, oleh karena itu saya harap para Sekda yang hadir ini akan memastikan tidak ada mobilitas, seperti Surat Edaran dari Kemendagri." Jelasnya.

Untuk diketahui rakor ini dihadiri lebih dari 2000 peserta undangan terbagi dari kalangan pejabat seperti Sekda, Dir. Intelkam Polda/Polres, Asintel Kodam/Korem, Kabinda yang masing-masing dihadiri dari 34 Provinsi/Kab/Kota, KPU Provinsi/Kab/Kota, Bawaslu Provinsi/Kab/Kota, DKPP 34 Provinsi, Kejati 34 Provinsi. (Rilis)