Kodam IX/Udayana kembali mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) melalui Video Conference (Vidcon)

BALI AKTUALDETIK.COM – Kodam IX/Udayana kembali mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) melalui Video Conference (Vidcon) membahas tentang monitoring pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU., pada Selasa (2/3/2021) di ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana.

Mengawali rapat, Menkes RI berharap vaksinasi tahap sebelumnya bisa lebih cepat sehingga dipertengahan Bulan Juni atau akhir Juni 2021 bisa menyelesaikan vaksinasi tahap kedua.

Bagi daerah yang lebih cepat penyuntikannya akan dikirim vaksin lebih banyak, termasuk daerah yang banyak konsomasi positifnya sehingga rumah sakit juga terbebani akan mendapatkan vaksin lebih banyak.

"Tenaga kesehatan yang ada sekarang terus dilatih secara bertahap, jangan dipaksa langsung, diatur laju dan kecepatan penyuntikannya, sesuaikan dengan ketersediaan vaksinnya, tetapi pastikan momentumnya terbangun hingga nanti mulai bulan Mei-Juni dan Juli itu sudah full dalam pelaksanaannya," kata Menkes RI.

Selanjutnya agar mulai membangun sentral-sentral Vaksinasi, Karena nanti Di semester kedua kenaikannya akan jauh lebih tinggi dan waktu kita cuma 6 bulan. Kemenkes juga sudah melakukan preliminier riset titer antibodi dalam pembentukannya terhadap orang-orang yang disuntik.

"Yang paling bagus dan optimal dalam pembentukan antibodi tersebut antara 14 sampai 28 hari. Interval vaksinasi yang terbaik menghasilkan antibodi paling tinggi adalah suntik keduanya sesudah 14 hari akan lebih baik 21 hari atau 28 hari itu yang maksimal pembentukan titernya," tegas Menkes RI.

Jadi kita masih punya waktu sampai bulan Mei ini untuk mempersiapkan sentra vaksinasi ini yang harus beroperasi tujuh hari seminggu yaitu antara 10 atau 12 jam sampai 16 jam sehari guna menyelesaikan target vaksinasi siapkan tempat dan lokasinya kalau bisa terbuka luas, mudah diakses sehingga orang tahu kalau mau vaksinasi ada sentral-sentral besar yang bisa datang ke tempatnya.

Rakor dilanjutkan dengan paparan dari Mendagri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. yang dipersentasikan oleh Sekjen Mendagri Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si yang intinya dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, diharapkan Pemda Provinsi dan kabupaten/kota agar dapat menyediakan pendanaan yang dikenal dengan dana DTT yaitu untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada daerah masing-masing.

"Pemda, Provinsi dan Kabupaten/kota memberikan dukungan penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk faktor penyesuaian persediaan dan keamanan termasuk sosialisasi kepada masyarakat", ujar Mendagri.

Kemudian Pemda Provinsi dan Kabupaten/kota tetap melakukan Pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19 yaitu bersama-sama dengan Kemenkes dan jajarannya.

Dalam distribusi vaksin dapat dilaksanakan dengan cepat lancar aman dan tetap terjaga agar tetap bersinergi dengan TNI Polri untuk percepatan distribusi vaksinasi khususnya di daerah sulit terjangkau atau daerah terpencil.

"Perlu mendapat perhatian dari semua pihak pada saat dilakukan vaksinasi yaitu terjadinya kerumunan agar tetap terapkan Protokol Kesehatan termasuk jaga jarak dan lain sebagainya, termasuk  melibatkan Satpol PP kemudian TNI Polri pada saat pelaksanaan vaksinasi," tegas Mendari.

Mengakhiri Rakor Menkes menyampaikan intinya dalam pelaksanaan pemberian vaksin pada tahap ini agar diprioritaskan kepada Nakes, TNI, Polri dan Lansia karena keterbatasan penyediaan Vaksin tersebut dan jumlah ketersediaan vaksin, maka akan dilakukan prioritas distribusi vaksin dengan mempertimbangkan jumlah kasus, tingkat penularan dan kapasitas penyimpanan vaksin.  

Bagi masyarakat yang memiliki informasi atau mengetahui kejadian/peristiwa dimanapun atau ingin berbagi foto dan video, silakan dikirim ke nomor WA:  0812 6830 5177 - Atau EMAIL redaksi : [email protected].
JANGAN LUPA 
Mohon dilampirkan data pribadi.