Ketua IPSPK3RI Dan BARA JP Ir. Ganda Mora, M.Si

PEKANBARU AKTUALDETIK.COM - Beredar kabar mengenai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) di Kota Pekanbaru, membuat sebagian besar warga Kota Pekanbaru merasa was-was, khususnya kalangan warga yang bekerja non formal, seperti profesi wartawan, LSM, Kontraktor-kontraktor berskala kecil, konsultan, ormas-ormas dan pekerja harian lepas yang sering terabaikan oleh Pemerintah.

Kekhawatiran serta ketidak adilan sosial pun kian terasa di masyarakat, dari pernyataan Walikota Pekanbaru, Firdaus, ST.,MT pada berbagai pemberitaan media, dimana selain disebutkan nilai bantuan yang hanya sebesar Rp 300 ribu per KK perbulan selama 3 bulan itu, hal lain yang diketahui adalah ternyata yang menjadi target pemberian biaya kebutuhan hidup itu hanya pada masyarakat miskin, sementara warga lain yang pekerja non formal yang terdampak Covid - 19 tidak disebutkan.

Terkait kebijakan Walikota ini, ketua Lembaga Independen Pembawa Suara Pemberatas, Korupsi, Kolusi, Kriminal Ekonomi Republik Indonesia ( IPSPK3RI ) dan sekaligus ketua Barisan Relawan Jaringan Perubahan ( BARA-JP, ) Ir. Ganda Mora pun memberikan responya atas berita-berita yang telah viral itu.

Ganda dengan jelas mengatakan bahwa pihak Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mempertimbangkan kembali rencana kebijakan tersebut, khususnya dalam hal biaya untuk warga yang terkena dampak Covid - 19,  karena selain jumlah biaya yang dinilai sangat tidak layak tersebut, Ganda juga menyayangkan sikap pemerintah yang melulu hanya menjadikan masyarakat miskin yang selalu jadi tolok ukur, sementara terkait dampak Virus Corona diketahui dirasakan oleh semua pihak, baik pekerja formal, ataupun non formal.

,"Ini perlu dikawal dalam penetapan nilai 300 ribunya, berdasarkan apa? Apakah itu hasil realokasi dari APBD atau bantuan dari Provinsi dan pusat? Belum lagi berbagai bantuan lain dari pihak perusahaan swasta yang mungkin mengalir untuk membantu warga Pekanbaru melalui Pemerintah, ini harus jelas dan transparan,"kata Ganda Mora.

Selanjutnya Ganda yang dikenal aktif dalam investigasi berbagai kegiatan pembangunan fisik di Riau itu juga menyampaikan dalam keterangan Persnya, bahwa dalam kaitan dampak Covid - 19 Pemerintah tidak boleh hanya berpedoman pada warga miskin, sebab menurut Ganda pelabelan warga miskin dalam hal penanganan warga akibat dampak pandemi global itu tidak melulu hanya berdasarkan data BPS tentang warga miskin.

,"ini bukan bantuan dalam rangka beras miskin atau jatah untuk membantu warga miskin sebagaimana dilakukan oleh dinas sosial selama ini, ini terkait dampak global Corona terhadap semua profesi dan kalangan, kecuali pemilik peruaahaan yang sudah mapan, atau para ASN dan pejabat seperti Walikota, ya tentu tidak butuh lagi biaya dalam hal Corona ini, " jelas Ganda.

Menurutnya Walikota Pekanbaru, Firdaus harus lebih arif dan objektif melihat penderitaan masyarakat Kota Pekanbaru, akibat PSBB yang akan diberlakukan di Kota Pekanbaru, semua kalangan kecuali pemilik perusahaan besar, butuh biaya hidup yang memadai dan masuk akal. 

,"Terkait pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Pekanbaru, Pemerintah memberikan bantuan Rp.300.000, perkeluarga, kita menyarankan diberikan per orang bukan per KK, atau berupa beras 25-30 kg/orang dan langsung ke rumah penduduk, sehingga masyarakat tidak perlu harus keluar belanja ke pasar, sebab kebutuhan yang paling pokok adalah beras," Ungkapnya.

Sistem pemberian dana tersebut juga dinilai Ganda Mora kurang efektif, dan bila di serahkan berupa dana akan rawan "dipermainkan" oleh oknum-oknum yang terlibat dalam pendistribusian dana tersebut. Menurutnya Pemerintah Kota Pekanbaru harus mengkaji langkah yang lebih tepat dan dapat dipercaya.

,"Sudah menjadi budaya bagi sebagian orang, selalu melihat kesempatan dalam situasi susah begini, itu tidak bisa kita pungkiri, Walikota harus kaji ulang langkah yang paling tepat dan efektif, sehingga bantuan dipastikan tersalur secara benar san sesuai jumlah yang diterima,"pungkas Gamda Mora.

Untuk mendapatkan tanggapan resmi dari pemerintah Kota Pekanbaru terkait  informasi ini,  yang diketahui telah viral dalam berbagai media, awak media ini lakukan konfirmasi kepada Walikota Pekanbaru, Firdaus, ST.MT melalui telepon seluler kabag humas Pemko Pekanbaru, Masirba, namun hingga berita ini dimuat, Masirba belum menjawab.

Feri Sibarani