Foto: Indra Pomi, Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, yang turut dalam peserta assessment calon Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau

PEKANBARU AKTUALDETIK.COM - Proses assesment pejabat kepala dinas PUPR Provinsi Riau menjadi perbincangan umum di tengah masyarakat Riau, pasalnya salah satu kandidat yang turut ikut assessment, Indra Pomi, disebut-sebut punya catatan buruk di PUPR Kota Pekanbaru.

Sebagaimana disebutkan salah satu Penggiat Anti Korupsi di Pekanbaru, Teva Iris, bahwa Indra Pomi bukan rahasia umum lagi, memiliki banyak catatan penting yang di nilai "gagal" atau penuh dengan pertanyaan publik terkait proyek-proyek besar di Kota Pekanbaru, khusunya di PROYEK Multi Yers Jalan 70 yang menghabiskan anggaran kurang lebih 300 miliar (2014-2017-2020) dan tahun tunggal 2021 Rp. 41 Miliar. 

Kedua ada pembangunan jalan 45 bersumber APBN tahun 2020 sebesar Rp puluhan miliar yang diduga kuat  menyisakan persoalan hukum.

Ketiga adalah yang sangat fantastis, pembangunan kompleks perkantoran Walikota Pekanbaru Tenayan Raya itu sudah menelan biaya sebesar Rp 1,3 Tirilun rupiah, namun hasil yang terlihat saat ini sangat memunculkan sejuta pertanyaan penting, karena di lihat dari kasat mata, bangunan itu tidak sebanding dengan Anggaran yang sudah di realisasikan.

,"Hasil karya Indra Pomi di Jalan 70, Jalan 45, dan kompleks Perkantoran Walikota Pekanbaru Tenayan Raya menjadi catatan penting dan pertimbangan besar bagi Pemerintah Provinsi Riau dan panitia seleksi (Pnasel) dalam proses assesment pejabat Kepala dinas PUPR Provinsi Riau, jangan sampai kehadiran Indra Pomi di dinas PUPR Provinsi Riau membawa malapetaka bagi Drs Syamsuar, selaku gubernur Riau," sebut Teva hari ini di Pekanbaru.

Menurut Teva Iris, yang kerapkali menyorot perbuatan korupsi pejabat di kota Pekanbaru, PUPR kota Pekanbaru selama di pimpin Indra Pomi belum menunjukkan hasil yang memuaskan masyakarat kota Pekanbaru. Terlihat semua hasil pekerjaan proyek melahirkan sejumlah masalah.

,"Saya kira masyarakat kota Pekanbaru tidak bodoh, mari kita lihat bersama hasil dari Tiriliunan rupiah uang Negara yang telah di habiskan PUPR Kota Pekanbaru, selama 4 tahun terakhir, apa yang telah diberikan? Pembangunan Gedung dan jalan semuanya gantung dan Mangkrak, sementara uang Negara semuanya di cairkan," urai Teva.

Atas hal itu, Teva yang dikenal sangat aktif mendorong Penegak Hukum untuk membongkar segala tindakan korupsi di Pekanbaru meminta Gubernur Riau, Drs Syamsuar, agar objektif dan penuh hati-hati.

,"Jangan bermain politik dalam pengangkatan Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau ini, ini jabatan yang sangat vital dan strategis, karena menyangkut hajat orang banyak di Riau, jangan sampai seperti progres pembangunan di kota Pekanbaru yang semuanya kami duga bermasalah," Pungkas Iris.

(Fer)

Bagi masyarakat yang memiliki informasi atau mengetahui kejadian/peristiwa dimanapun atau ingin berbagi foto dan video, silakan dikirim ke nomor WA:  0812 6830 5177 - Atau EMAIL redaksi : [email protected].
JANGAN LUPA 
Mohon dilampirkan data pribadi