UKW PWI

UKW Gate PWI Tak Tersentuh Media Nasional

Heintje Mandagie, Ketua Umum DPP SPRI dan Ketua LSP Pers Indonesia.

JAKARTA AKTUALDETIK.COM -
Dugaan Korupsi Dana Hibah BUMN kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk program Uji Kompetensi Wartawan atau UKW Gate semakin marak diberitakan media non mainstream lokal dan nasional dalam beberapa hari terakhir ini.

Sayangnya media mainstream atau media arus utama nasional justru menghilang dari peredaran bak ditelan bumi.

Kawan-kawan pentolan organisasi pers non konstituen mulai terlecut bersuara keras atas desakan anggotanya menyikapi Gerbang UKW ini.

Anehnya, Dewan Pers malah diam seribu bahasa, dan lebih aneh lagi tidak ada satupun media nasional yang berani mengangkat dan mengawali kasus ini sampai ada pihak yang dinyatakan menawari uang rakyat oleh organisasi tertua di republik ini.

Yang ada hanyalah berita siaran pers terkait skandal korupsi dana UKW di segelintir media arus utama nasional.

Sebagai pimpinan organisasi dan pelaksana kegiatan Sertifikasi Kompetensi Wartawan, penulis sebetulnya memilih berdiam diri dan apatis karena yakin pengusutan Gerbang UKW ini akan menguap.

Pilihannya hanya satu yakni bersuara. Karena kalau diam berarti setuju dan ikut melindungi kejahatan korupsi di kalangan wartawan.

Pelaksanaan UKW selama ini memang jadi lahan pinggiran penggunaan uang rakyat oleh Dewan Pers dan para organisasi konstituen.

Miliaran rupiah dana UKW dari Kementerian Kominfo RI dana APBD pemda di berbagai daerah, tak terhitung jumlahnya.

Puncaknya, kisruh bagi-bagi 'kue' dana UKW ternyata hanya nyangkut ke PWI.

Pembagian 'Kue' lezat nan mewah bernilai miliaran rupiah uang rakyat dari BUMN rupanya tidak merata.

Tak heran, Gerbang UKW ini mencuat gara-gara bagi-bagi jatah tidak merata.

Dari belasan belas provinsi sebagai sasaran UKW, ternyata hanya 10 Provinsi yang nyangkut dana tersebut.

Media nasional malu seolah-malu kucing mengangkat kasus ini karena takut disebut 'Jeruk Makan Jeruk'.

Masih segar dalam ingatan, ketika Dana Bansos yang disalurkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjelang pemilu, ramai-ramai diberitakan media nasional tanpa mengetahui asal usul dana tersebut.

Bahkan komentar tokoh agama Romo Magnis saat menjadi Saksi dalam sidang penyelesaian Pilpres di Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, bahwa perilaku Presiden Jokowi membagi-bagi bansos itu seperti pencuri, justeru marak diberitakan media nasional dan menjadi tranding topik di mana-mana.

Menteri yang terlibat kasus korupsi pun seringkali meledak dari pagi, siang, malam selayaknya resep dokter bagi pasien minum obat 3 kali sehari.

Berita korupsi Hakim Mahkamah Agung pun tak kalah heboh diliput media secara nonstop.

Sayang sekali, ketika pelaku korupsi kali ini adalah pengurus atau organisasi pers yang berfungsi mengawasi dan melakukan kontrol sosial, berita yang maha dahsyat dan lebih menarik dari menteri, hakim, dan aparat yang terlibat korupsi ini, justeru didiamin oleh media nasional.

Kecuali, organisasi pers yang konstituennya kritis sekelas AJI dan IJTI pun diam-diam seperti orang amnesia.

Kalau sudah begini kondisinya, ini sama saja menempatkan wartawan seolah Mafia Gangster yang tak terjamah hukum.

Jika sudah seperti ini kondisi pers di Indonesia, maka siapa lagi rakyat yang mau menaruh kepercayaan? Sekali lagi penulis menutup tulisan singkat ini : “tanyakan saja pada rumput yang bergoyang.” 

  Oleh : Heintje Mandagie
Ketua Umum DPP SPRI dan Ketua LSP Pers Indonesia.