Foto: Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI), Feri Sibarani dan jajarannya, saat memberikan pernyataan dan dukungan atas pengungkapan Skandal Korupsi SPPD Fiktif di DPRD Riau periode 2020-2021

AKTUALDETIK.COM - Proses hukum atas Skandal SPPD Fiktif DPRD Riau di Polda Riau sudah terasa semakin redup. Ada kabar, kerugian keuangan Negara hanya 19 Miliar, namun langsung disambut tawa oleh masyarakat, karena di anggap tidak bersesuaian dengan jumlah "pemalsuan" laporan 35.000 tiket pesawat fiktif sesuai pernyataan Kombes Pol Nasriadi. 23/08/2024.

Masyarakat Riau khususnya, saat ini sangat menantikan proses hukum yang transparan atas tindakan koruptif di DPRD Riau. Masyarakat sangat kecewa terhadap 65 anggota DPRD Riau ketika Polda Riau mengumumkan di berbagai media tentang adanya dugaan korupsi besar yang melibatkan 35.000 tiket pesawat di DPRD Riau selama tahun 2020-2021.

Sebagaimana dikatakan oleh Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI), Feri Sibarani, SH, MH, ketika mendengar kabar tersebut, pihaknya langsung berharap banyak terhadap Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, untuk memberantas praktik kejahatan korupsi di DPRD Riau. 

, "Sedari awal kita sudah langsung berikan dorongan kepada Kapolda Riau, agar penanganan kasus itu benar-benar dibongkar tanpa alasan apapun. Kabar itu melukai hati 6 juta rakyat provinsi Riau, yang masih banyak hidup dalam kemiskinan. Apalagi, berdasarkan pernyataan Sekretaris DPRD Riau, Muflihun, bahwa pelaku SPPD bukan hanya pegawai sekretariat DPRD, tetapi jelas melibatkan pimpinan dan anggota DPRD Riau periode 2019-2024. Sampai saat ini kita belum dengar adanya pemanggilan terhadap 65 Dewan itu, ada apa ini??, " Tanya Feri Sibarani, heran. 

Dikatakan olehnya, Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, dan khususnya Dirkrismus Polda Riau, Kombes Pol Nasriadi jangan salahkan masyarakat, jika menduga-duga hal yang negatif terhadap Polda Riau, atau tidak akan pernah percaya lagi terhadap kinerja Kepolisian di Polda Riau, khususnya dalam hal pengungkapan kasus korupsi, yang marak di Provinsi Riau, terutama kasus SPPD fiktif di DPRD Riau. 

, "Yang kita dengar dan analisis semua perkataan Muflihun saat dirinya usai diperiksa pihak penyidik Krimsus, sudah membuka informasi yang sangat jelas. Kurang apa lagi?? Sekwan begitu membuka terang benderang tentang siapa-siapa yang terlibat dalam SPPD selama tahun 2020-2021. Bahkan sangat spesifik, sampai-sampai menyebutkan jabatan pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. Apakah Kapolda takut sama Politikus-politikus itu???, " Kata Feri. 

Bahkan, Feri menyebut, jika Kapolda karena takut dengan jabatannya, kalau memanggil 65 Anggota DPRD itu, maka demi kepentingan supremasi hukum dan masyarakat Riau, dan menyelamatkan keuangan Negara, sebaiknya mundur saja dari jabatan Kapolda Riau. 

, "Itu jauh lebih baik.. Saya percaya, masih banyak jenderal di tubuh Polri yang berani copot jabatannya demi tegaknya hukum dan menyelamatkan Negara dari keserakahan oknum-oknum pejabat. Coba saudara hitung sendiri, mungkin anak SD aja bisa hitung itu, tiket sebanyak 35.000, kita asumsikan aja kali 2 juta per tiketnya, itu sudah 70 Miliar, belum lagi untuk pengeluaran lain-lain yang berhubungan dengan perjalanan dinas fiktif, ini bisa ratusan miliar, " Tegas Feri Sibarani. 

Menurutnya, dalam hal skandal korupsi SPPD fiktif DPRD Riau, Kapoda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal harus mendengar aspirasi masyarakat Riau. 

, "Pak Kapolda Iqbal jangan hanya menjaga pihak lain. Masyarakat Riau juga harus didengarkan. Negara ini bukan urusan hanya soal politik saja.. Masyarakat pun punya kedaulatan dalam menyuarakan kebenaran. Rakyat juga butuh jaminan kesejahteraan hidup. Kalau para pejabat sudah asyik terus merampok uang negara, lalu rakyat makan darimana?? Disinilah Kapolda harus menunjukkan keperdulianya terhdap masyarakat, " Pungkasnya. 

Diakhir wawancara, Ketua LP-KKI, Feri Sibarani dengan tegas mengatakan pihaknya akan berkomitmen terus untuk mendukung proses pengungkapan berbagai kasus kejahatan di Polda Riau. Bahkan jika kasus SPPD fiktif di Polda Riau nantinya tidak juga memeriksa 65 anggota DPRD Riau periode 2020-2021, LP-KKI akan membawa masalah ini hingga ke Mabes Polri atau KPK. 

, "Ya, kalau bukan masyarakat, siapa lagi yang mau kita harapkan untuk mendorong proses penegakan hukum di Riau ini. Tren saat ini, jika masyarakat tidak bergerak dan bersuara, tidak akan ada kasus yang akan terbongkar, apalagi melibatkan pejabat-pejabat, dan para politikus. Itu faktanya, " Tutup Feri. 

Sumber: Wawancara Ketua LP-KKI
Penulis: FIT