Ketiga nara sumber dalam dialog bersama Parlemen Kota Semarang

SEMARANG AKTUALDETIK.COM -Menjelang 2020 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi perhatian Pemkot Semarang dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) olehnkarena itu terus dioptimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Semarang masih memberi keringanan pembayaran PBB hingga akhir Desember atau sebelum tutup buku tahunan. Potongan 50 persen berlaku untuk tunggakan pajak tahun 2015, diskon 40 persen untuk tunggakan 2016, kemudian 30 persen untuk 2017, potongan 20 persen untuk 2018, dan 10 persen untuk 2019. 

Itupun sebelumnya ditambah kebijakan dimana Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang mengambil kebijakan pemotongan PBB bagi masyarakat Kota Semarang hingga 40% di tahun 2018.

Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Dr.Hardi Winoto mengatakan,"Pendapatan melalui pajak bumi dan bangunan merupakan target yang menjadi proses pengelolaan negara menjadi sumber pendapatan.
Karena negara ini dikelola dengan pendapatan diantaranya pajak maka tentu pajak sangat penting keberadaanya.

Mengelola PBB itu paling mudah karena tidak ada fluktuatif. tanah tidak fluktuatif, bangunan meningkat,bahkan pendapatan PBB itu selalu meningkat dan target penerimaanya dari tahun ketahun selalu melebihi dari target. Rata rata penerimaan PBB selalu 106 persen, 108 persen dari target," papar Hardi saat menjadi nara sumber Prime Topic Bersama.Parlemen Kota Semarang dengan tema " Menakar Pajak Bumi dan Bangunan ditengah Pandemi " yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM di ruang Petra Ballroom, Noorman Hotels jalan Teuku Umar 27 Kota Semarang, Rabu (22/9/2021)

Kenapa PBB selalu melebihi target? karena tidak fluktuatif. Tanah tetap tetapi NJOP nya selalu meningkat karena perubahan tata ruang bangunan juga selalu naik nilainya semakin tinggi," tandasnya.

Menurut Hardi Dalam pandemi hampir dua tahun ini pajak hiburan, pajak.reklame, pajak rekreasi menurun namun PBB relatif lebih stabil walaupun adanya relaksasi. Seandainyapun target  direlaksasi maka akan menguntungkan juga.

Mudah mudahan pajak itu benar benar untuk pembangunan yang tidak hanya untuk membayar pegawai.

Selanjutnya Hardi menambahkan untuk mengoptimalisasi pajak jangan bergantung pada PBB tapi fungsi tanah dan bangunan ditingkatkan jadi unit bisnis sehingga mendapatkan pendapatan diluar PBB," pungkasnya.

Sementara Kabid Pajak 1 PBB dan PBHTB Bapenda Kota Semarang Bambang Priyantoro mengatakan PBB mulai diterapkan mulai dari pajak pusat menjadi pajak daerah mulai 2011.

Alhamdulillah perkembangannya tiap tahun mengalami kenaikkan disamping tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga semakin bagus, ini sebelum pandemi," ujarnya

Lebih lanjut Bambang menikai ada timbal balik dari pemerintah pada masyarakat artinya kontribusi dari masyarakat sebagai wajib pajak diwujudkan dalam bentuk pembangunan dikota semarang yang mana dari tahun ketahun cukup masif dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Bambang mengaku Pemkot Semarang memberikan perhatian pada jalan jalan yang cukup bagus ,tempat tempat untuk kegiatan maayarakat yang dikelola tentunya dari PBB.

Di 2021ada kebijakan dari Pemkot Semarang.2020 kita juga ada relaksasi juli 2021 diskon sampai15 persen lalu di agustus 2021ada diskon 10 persen, capaian kita sampai bulan ini ada 84 persen. Kalau melebihi target nantinya akan menjadi silfa yang terdiri dari sisa belanja yang belum diserap bisa jadi over target," papar Bambang

Menurutnya manfaat dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke pemkot semarang merupakan Kontribusi dari PBB ini terhadap APBD. Capaian APBD kita hampir 84 persen.
APBD kita 5 Triliun  target kita 500 Miliar, PAD kita yang 2,7 Triliun kemudian PBB 500 Miliat, kita sudah dikisaran 20 persen kemandirian PAD dari tahun ke tahun sudah cukup bagus.

Untuk program program dari pemkot sendiri menindaklanjuti dari hasil.musrembang dimana disetiap.kelurahan kita anggarkan setiap tahunnya hampir 1 miliar," tutupnya.

    #Taufiq