Foto Ilustrasi tentang program MBG yang serba tidak jelas dan penuh konspirasi politik

JAKARTA, AKTUALDETIK.COM — Penelusuran yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya keterkaitan politik, aparat penegak hukum, hingga unsur militer dalam sejumlah yayasan yang menjadi mitra pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam laporan tersebut, ICW menelusuri 102 yayasan yang terlibat dalam program MBG dan menemukan bahwa sebagian di antaranya memiliki afiliasi dengan partai politik, pejabat negara, aparat penegak hukum, hingga tokoh militer aktif maupun purnawirawan.

Afiliasi Partai Politik

Berdasarkan analisis ICW, terdapat 44 individu dari 28 yayasan yang diduga memiliki keterkaitan dengan partai politik. Individu yang dimaksud mencakup unsur pendiri, pengawas, maupun pengurus yayasan.

Partai dengan jumlah afiliasi terbanyak adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 10 individu atau sekitar 35,7 persen. Posisi berikutnya ditempati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan tujuh individu (25 persen), serta Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan enam individu (21,4 persen).

ICW juga menemukan empat anggota legislatif periode 2024–2029 yang tercatat sebagai bagian dari yayasan mitra MBG, yakni:

Asep Rahmat, anggota DPRD Ciamis dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjabat Ketua Yayasan Asra Bakti Maritim.

Raden Muhammad Nizar, anggota DPRD Garut dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjadi ketua sekaligus pengawas Yayasan Cahaya Wirabangsa.

Sulaeman Lessu Hamzah, anggota DPR RI dari Partai NasDem yang tercatat sebagai pengawas Yayasan Insan Cendikia Jayapura.

Raden Ayu Amrina Rosyada, anggota DPRD Ogan Ilir dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang terdaftar sebagai pendiri Yayasan Sahabat Pelangi.

Selain itu, ICW menemukan Yayasan Perjuangan untuk Kesejahteraan Rakyat yang struktur pengurusnya seluruhnya diisi kader PDI-P.

Keterkaitan Tokoh Politik

Penelusuran juga menemukan nama tokoh politik yang tercatat dalam akta pendirian yayasan. Salah satunya adalah Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang pernah menjabat pada 2008–2018 dari PAN. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan Lazuardi Kendari.

Nur Alam sebelumnya terseret kasus korupsi perizinan tambang nikel pada 2016 dengan kerugian negara mencapai Rp4,3 triliun. Selain itu terdapat pula Mohammad Zayat Kaimoeddin yang pernah menjadi kontestan Pilkada Kota Kendari 2017.

Keterlibatan Aparat Penegak Hukum

ICW juga menemukan dua yayasan yang memiliki keterkaitan dengan aparat penegak hukum, yakni Yayasan Inklusi Pelita Bangsa yang diduga terhubung dengan pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta Yayasan Kemala Bhayangkari yang berkaitan dengan lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dua pendiri Yayasan Inklusi Pelita Bangsa adalah Reda Manthovani yang menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen dan Denny Achmad yang menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

Sementara itu Yayasan Kemala Bhayangkari dipimpin Martha Dwi Maryani, istri Wakapolri Dedi Prasetyo. Pembina yayasan tersebut antara lain Juliati Sapta Dwi, istri Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta Diana Wahyuni, istri mantan Wakapolri Ahmad Dofiri.

Afiliasi Militer

Dari 102 yayasan yang dianalisis, terdapat enam yayasan yang memiliki keterkaitan dengan kalangan militer, baik yang masih aktif maupun purnawirawan. Beberapa yayasan tersebut antara lain Yayasan Adi Upaya, Yayasan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya, Yayasan Kartika Purna Yudha, Yayasan Manunggal Kartika Jaya, Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, dan Yayasan Mualaf Indonesia Timur.

Nama yang muncul dalam struktur yayasan tersebut di antaranya mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menjabat ketua sekaligus pembina Yayasan Mualaf Indonesia Timur.

Selain itu terdapat Sjafrie Sjamsoeddin yang kini menjabat Menteri Pertahanan pada pemerintahan Prabowo Subianto, serta purnawirawan Mayjen TNI Musa Bangun yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Gerindra.

Relawan Politik dan Pemerintahan

ICW juga mencatat sembilan yayasan yang memiliki keterkaitan dengan relawan atau kelompok pendukung kandidat dalam Pilpres 2024, baik yang mendukung pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, kelompok relawan pendukung Joko Widodo, maupun tim pendukung pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar.

Selain itu, terdapat 12 yayasan yang memiliki keterkaitan dengan jabatan pemerintahan atau birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa di antaranya terafiliasi dengan Badan Gizi Nasional melalui tenaga ahli yang juga tercatat sebagai pendiri atau pengurus yayasan mitra MBG.

Temuan ICW ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG, terutama karena keterlibatan individu dengan jabatan politik, aparat penegak hukum, serta unsur militer dalam struktur yayasan yang menjadi mitra program pemerintah tersebut.

Sumber: Temuan ICWE

ditor: Red

Kepada seluruh warga masyarakat, diharapkan partisipasinya, agar dapat membantu Redaksi, jika mengetahui ada peristiwa, informasi, data, dokumen, video, gambar, peristiwa kejahatan narkoba, BBM Ilegal, Korupsi Pejabat Pemerintah, BUMN, PTPN, Rumah sakit, oknum-oknum penegak hukum, kebakaran, longsor, banjir bandang, Dll, silahkan kirimkan ke Redaksi melalui Email: Aktualdetik19@gmail.com dan nomor WA:085278586500 - 085363814752.