Ilustrasi Pembagian Bantuan Sembako Terdampak Covid

PEKANBARU AKTUALDETIK.COM - Kisruh di masyarakat kota Pekanbaru terkait bantuan Pemerintah akibat dampak Virus Corona ( Covid - 19 ) hingha kini masih mengundang sejuta pertanyaan. Berbagai tudingan pun kian dilontarkan oleh sejumlah kalangan, termasuk kalangan akademisi melalui BEM Unilak.

Bahkan Badan Eksekutif Mahasiswa Unilak, melalui Presma Unilak, Amir Aripin Harahap dengan tegas mengatakan akan mengajukan Mosi tidak percaya kepada Walikota Pekanbaru, Firdaus,  karena dianggap tdiak mampu mengatasi persoalan ekonomi warga Kota Pekanbaru akibat Terdampak Corona. 

,"Kami atas nama BEM Unilak dengan ini menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Walikota Pekanbaru untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak memapu menyelesaikan persoalan masyarakat karena terdampak Covid - 19," Ungkap Amir dalam video singkat.

Belakangan diketahui berdasarkan uraian Pemko Pekanbaru yang disampaikan oleh Kabag Humas Pemko Pekanbaru, Masirba, persoalan kekisruhan masyarakat adalah akibat perbedaan data, antara data dari pendamping Pemko yang berjumlah 15.600 KK dan data yang diajukan oleh RT/RW 132.000 KK disebutnya sebagai pemicu pergolakan sosial.

,"Walikota keberatan dengan data 132 ribu itu, karena jumlah itu terlalu besar dan tumpang tindih dengan data penerima PKH, BPKS dan BLT. Jika Walikota Pekanbaru tetap mengakomodir itu, kami tidak berani karena dilarang oleh KPK dan Kemensos, itu bisa terkena pidana," Urai Masirba.

Menurut Masirba, pihaknya terus berusaha keras untuk melakukan verifikasi terhadap data yang 132 ribu, selain data vilid yang telah dimiliki saat ini berjumlah 15.600 KK, pihaknya juga telah memprediksi hasil verifikasi nantinya akan melahirkan data Vilid penerima bantuan terdampak Covid - 19 keseluruhan berkisar 95 ribu KK.

,"Data 132 Ribu kami pastikan tidak vilid, karena terindikasi beberapa kesalahan, selain memasukkan data penerima PKH, BPKS dan BLT, data itu juga didapati ada yang satu KK mengajukan 3 blanko bahkan ada yang 6 blanko," lanjut Masirba.

Hingga memasuki masa PSBB tahap kedua kali ini, Masirba juga mengaku pihaknya baru menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat kota Pekanbaru sejumlah 7.000 Kepala Keluarga ( KK ), hal itu disebutnya berdasarkan data yang berhasil di verifikasi, sedangkan sisanya kurang lebih 8.000 KK disebutnya belum seselai diverifikasi oleh RT/RW, sehingga belum dapat disalurkan.

," Kami mengacu pada data yang sudah terverifikasi, hingga akhir masa PSBB tahap pertama, kita masih menyalurkan bantuan untuk 7000 KK, sedangkan sisanya kami tidak tahu harus memberikan kepada siapa, karena pihak RT.RW belum menyelesaikan Verifikasi itu," kata Irba.

Belakangan diketahui sejumlah pihak menyayangkan sikap Pemko Pekanbaru yang di nilai tidak cakap dalam menangani persoalan ekonomi warga Kota Pekanbaru akibat Terdampak Corona, dimana selain warga yang disebut miskin, kenyataan ribuan Warga Kota Pekanbaru, baik yang mengalami putus kerja maupun kegiatan usaha yang terhenti akibat dampak PSBB menjadi korban ekonomi dan sekaligus indikator tingginya jumlah warga terdampak Covid - 19.

Bahkan baru-baru ini ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, melalui pemberitaan di media Online, mengaku pihaknya tidak mengetahui anggaran bantuan Covid - 19 sebesar 115 Miliar dikemanakan oleh Pemko Pekanbaru.

"Sejauh ini kita sudah menyepakati dan masyarakat juga sudah mengetahui, ada Rp 115 M anggaran untuk menangani Covid tapi ini belum jelas dipakai kemana saja uangnya," kata Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani usai menerima pengaduan sejumlah Ketua Forum RT/RW se-Pekanbaru, Kamis, 30 April 2020.

Sementara berdasarkan pemaparan kabag Humas Pemko Pekanbaru, oleh Masirba, Pemko Pekanbaru hingga kini belum berhasil memverifikasi puluhan ribu data penerima bantuan selanjutnya, sedangkan masa PSBB tahap kedua sebagaimana diketahui hanya berlangsung hingga pada 14 Mei 2020 yang jika dihitung dari saat ini,  hanya tinggal kurang lebih satu pekan mendatang, bagaimana kah Nasib puluhan ribu warga Kota Pekanbaru terdampak Covid ? 

Feri sibarani