Foto Anggota DPRD Riau Menggelar Rapat

Ade Hartati: Untuk Penanganan Ini Perlu Keseriusan Pemerintah Riau

PEKANBARU AKTUALDETIK.COM  - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Ade Haryati Rahmad, Rabu (14/10/2020) mengatakan, penanganan kovid 19 di Riau terletak pada keseriusan penyelenggara anggaran oleh organisasi pemerintah provinsi Riau untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Karena menurutnya, untuk penanganan atau penyelesaian masalah Covid ini ada di tangan penguasa, dan penguasa di Riau ini ada di tangan Gubernur. Karna ini berkaitan dengan politik penyelenggaraan organisasi pemerintah provinsi Riau. 

"Sekarang ada tidak keinginan Pemerintah untuk menyelesaikan ini," ungkap Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. 

Meskipun semua itu ada diperencanaan, lanjut Ade, sesuai yang disampaikan Sekda Prov Riau Yan Prana. Namun, pihaknya tidak melihat ada perencanaan yang signifikan untuk apa penanganan Covid 19 tiga bulan kedepan.  

"Kita tidak melihat itu karena tadi dalam rapat lebih membahas ke masalah teknis," jelasnya.

Lebih lanjut Politisi Asal Kota Pekanbaru ini menyampaikan, apanya dibicarakan dalam teknis dan perencanaan tersebut, itu semua sudah ada regulasinya, sudah ada dasar hukumnya mulai dari pusat sampai ke daerah kita sudah punya regulasinya. 

Artinya regulasi ini yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan penanganan Covid 19. Kalau semua sudah paham terkait regulasi dan berkomitmen dalam politik penanganan Covid 19 yang dilakukan pemerintah, maka tidak lagi menjadi kendala di lapangan. Sementara didalam rapat masih bnyak kendala dilapangan yang ditemukan, seperti ruangan ICU untuk Riau saja hanya 51 sementara jumlah pasien Covid 19 semakin tinggi. 

"Nah kita berharap hal-hal seperti ini segera ditemukan solusi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Memang betul bay progres tapi dari catatan yang kita punya dari catatan keuangan Dinas kesehatan itu sampai Oktober baru 43 persen. Artinya, rasional tidak yang 60 persen kita dorong dalam tiga bulan kedepan, rasional ngak, ada kepatutan ngak, sementara 43 persen kita habiskan dalam waktu 8 bulan," ungkapnya.

Jadi lanjutnya, untuk penanganan Covid ini harus dibicarakan dari hulu dahulu, jika di hulunya sudah selesai maka di hilirnya akan mengalir saja, Karena dari regulasinya sudah jelas setiap rumah sakit harus menyediakan 5 persen dari jumlah ruangan isolasi untuk ruang ICU. 

"Namun rumah sakit yang mempunyai komitmen untuk itu seperti Rumah Sakit Tabrani tapi dia tidak mempunyai kemampuan anggaran sementara SDM dia cukup. Nah, untuk status klb ini UU mengatur itu menjadi beban dari Pemerintah, jadi untuk menyelesaikan ini perlu keseriusan dari Pemerintah selaku pengguna anggaran," tutupnya.

(Don)

Bagi masyarakat yang memiliki informasi
atau kejadian/peristiwa ditengah masyarakat, atau ingin berbagi foto dan video, silahkan chat ke 0812 6830 5177 atau
Email redaksi : [email protected]
Mohon dilampirkan data pribadi.