Foto: Acara Deklarasi Remi Organisasi Tandingan IDI, dengan nama, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), Pimpinan Berigjen (P) TNI AD, dr. Jajang Priyanto

JAKARTA AKTUALDETIK.COM - Mengakhiri Gonjang-ganjing soal di pecatnya dr. Letjen TNI AD Terawan Putranto, ditentukan oleh berdirinya satu lagi organisasi kedokteran yang bernama, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) pimpinan Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Priyanto. 27/04/2022.

Kabarnya, PDSI dengan mengantongi SK Kemenkumham nomor AHU-003638.AH.01.2022 tentang pengesahan pendirian, PDSI resmi jadi organisasi berbadan hukum.

Kendati pembentukannya terjadi di tengah polemik antara Terawan Agus Putranto dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), namun Ketua PDSI Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Priyanto menyebut hal itu tidak saling berkaitan. Dia mengklaim PDSI bukan berdiri karena kasus Terawan.

"Saya pikir kita berdiri bukan karena kasus Dokter Terawan. Tapi sesuai dengan UUD pasal 28. Jadi terlepas dari kasus Dokter Terawan," katanya di Jakarta Pusat, Rabu (27/4/2022).

Sebagai organisasi baru, Jajang mengatakan PDSI siap merangkul Dokter Terawan dalam keanggotaan.

"Kalau memang beliau mau bergabung, kami akan terima dengan pintu terbuka," ucapnya.

Jika Terawan bergabung, kata Jajang, PDSI akan mewadahi dan memfasilitasi, bahkan menyempurnakan inovasi dari Terawan miliki. Tidak terkecuali Vaksin Nusantara. Jajang mengingatkan Vaksin Nusantara adalah produk anak bangsa.

"Apalagi itu vaksin Nusantara dalam program pemerintah," kata Jajang.

Menyikapi hal itu, Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menanggapi deklarasi PDSI tersebut. Ketua Terpilih PB IDI, Slamet Budiarto, mengatakan bahwa setiap profesi kesehatan di Indonesia hanya boleh mendirikan satu organisasi sesuai ketentuan UU Tenaga Kesehatan.

"UU Praktek kedokteran dan MK dua kali mengesahkan IDI sebagai organisasi tunggal. Di Seluruh dunia, medical association di setiap negara hanya satu," jelas Slamet kepada detikcom.

Meski demikian, Slamet membuka peluang PDSI untuk masuk menjadi bagian dari IDI. Seperti organisasi profesi kedokteran lainnya.

"Bisa saja mengajukan sebagai perhimpunan di bawah IDI, nanti yang menentukan Muktamar IDI," kata Slamet

Lebih lanjut, Slamet menilai masyarakat yang akan dirugikan jika wadah organisasi kedokteran terbagi. Pasalnya, hal ini menyangkut pasien.

"Jangan karena sakit hati dan alasan yang sangat sederhana bukan substansial mendirikan organisasi tandingan IDI. Karena hal ini berpotensi merugikan masyarakat. IDI membuka diskusi perbedaan pendapat dalam suasana kesejawatan," terangnya. "IDI adalah aset negara dan masyarakat Indonesia, sehingga harus dijaga keberadaannya."

Di sisi lain, PDSI sendiri menyatakan bahwa mereka adalah organisasi profesi kedokteran baru yang terpisah dari IDI. Jajang selaku Ketua Umum PDSI mengaku pihaknya telah mengantongi izin yang berkekuatan hukum sama dengan IDI.

"Jadi kami berdiri terpisah dengan organisasi yang selama ini (IDI), kami sudah punya ketetapan hukum dari Kemenkumham, jadi kami resmi diakui oleh pemerintah. Kami di bawah Konsul Kedokteran Indonesia," ujar Jajang usai deklarasi PDSI di Hotel Borobudur.

Menurutnya, pihak yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota PDSI dapat mendaftar secara online. Termasuk para dokter yang ingin berpindah dari IDI.

"Kami nanti pendaftaran akan secara online. Sehingga ada pilihan dari rekan dokter semua untuk memilih organisasi profesi mana yang sesuai hati nurani mereka silakan mau masuk IDI atau PDSI, tidak ada masalah. Karena kami sama sama sudah diakui oleh negara," tukasnya.

Atas fakta ini, sejumlah pihak pun menilai bahwa setiap organisasi di saat sudah besar dan memiliki jumlah anggota yang besar sangat cenderung bertindak arogan dan sewenang-wenang, sehingga mendirikan organisasi tandingan sejenis pun tak terelakkan, sehubungan hal itu dimungkinkan menurut Undang-Undang.

(RED/Yul)