Foto: Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI), FERI SIBARANI, SH, MH

AKTUALDETIK.COM - Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI) dengan tegas meminta Kepala Negara Republik Indonesia (Ir.Joko Widodo) harus berani menindak dan membasmi semua oknum-oknum dan pihak-pihak yang merampas hak subsidi masyarakat terhadap BBM bersubsidi, seperti Solar dan pertalite. Selasa, 6/07/2024.

Menurutnya, setiap hari di Indonesia termasuk di Provinsi Riau, Pekanbaru, Dumai, Rohil, Kampar, Pelalawan, Inhu, Inhil, Bengkalis, Siak, dan daerah lainnya setiap hari terjadi praktik perampokan BBM bersubsidi milik masyarakat. Bahkan disebutnya, di pusat kota Pekanbaru saja, sudah tidak rahasia umum lagi ada oknum AURI yang bernama Cupling dengan dikabarkan kerap menimbun BBM bersubsidi yang diperoleh secara melawan hukum melalui SPBU-SPBU yang ada di Kota Pekanbaru.

Dilansir dari Warta Pembaharuan.co.id 5 Juli 2024, Pelangsir BBM Subsidi Anak Buah Oknum TNI AURI  yang disebut bernama Cupling Kuasai SPBU Nomor 13.282.634 Seberang Mal SKA Pekanbaru. Parahnya lagi, Pelangsir Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis solar dengan menggunakan truk menggunakan dua nomor Polisi (nopol) palsu berbeda antara nopol depan dengan belakang, Kamis (4/7/2024) sekitar pukul 16.30 WIB. Nopol depan BN 9018 KU masa 05 28 (Mei 2028).

, "Dengan ini, kami dari salah satu Lembaga Masyarakat di provinsi Riau menyerukan kepada Kepala Negara Republik Indonesia, Presiden RI, Ir. Joko Widodo, agar membuka mata lebar-lebar tentang apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Terkait kebijakan pemerintah akan membatasi BBM bersubsidi, itu hanya akan menambah penderitaan masyarakat Indonesia. Yang sesungguhnya terjadi adalah, BBM bersubsidi yang seharusnya bapak peruntukkan kepada masyarakat, setiap hari justru dibegal oleh oknum-oknum, seperti Cupling yang diduga dari AURI di Pekanbaru yang sudah sangat terkenal namun kebal hukum, " Seru Ketua LP-KKI, Feri Sibarani, SH, MH. 

Terkait pernyataan dari Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan yang ingin membatasi BBM bersubsidi ke masyarakat, Feri Sibarani dengan tegas menolaknya. Dan mengatakan itu adalah kebijakan yang ugal-ugalan, dan tanpa peri kemanusiaan serta tidak melihat permasalahan secara objektif dan keseluruhan. 

, "Kebijakan itu adalah ugal-ugalan, tidak memperdulikan kondisi masyarakat secara objektif. Sedangkan saat ini aja, BBM bersubsidi sudah sering mengalami kelangkaan. Mungkin bukan karena kurangnya kuota yang diberikan oleh Negara, tetapi ada Mafia-mafia yang setiap hari membegal hak subsidi BBM masyarakat itu dengan terbiarkan, karena mereka adalah oknum-oknum dari satuan yang memiliki senjata dan kekuatan. Ini kan Negara Republik Indonesia sudah seperti Negara bar-bar tanpa adanya penegakan hukum, " Terang Feri Sibarani. 

Mengingat kondisi itu, Feri Sibarani meminta kepada Kepala Negara, atau Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan, sebelum menambah penderitaan masyarakat, agar lihat persoalan apa yang sesungguhnya terjadi. 

, "Jangan ujuk-ujuk kalau sudah Negara terjepit, Rakyat yang kalian korbankan dengan alasan yang tidak jelas. Basmi itu para Mafia BBM bersubsidi. Mereka ada di seluruh Indonesia. Bukan cuma di provinsi Riau, tetapi diseluruh Indonesia. Masa Para Kapolda, para Kapolres, Kapolsek tidak tahu tentang keberadaan para Mafia itu? Kita aja rakyat jelata bisa tau, " Tegasnya. 

Ia pun meminta Kepala Negara agar memeriksa seluruh Direktur Perusahaan SPBU-SPBU dan pihak Pertamina di semua wilayah kerjanya. Karena, menurut Feri, mustahil pihak SPBU-SPBU dan pejabat pertamina di semua wilayah tidak mengetahui apa yang terjadi. 

, "Hukuman yang pantas kepada seluruh pemilik usaha SPBU-SPBU adalah cabut izin dan penjarakan direkturnya. Sedangkan para pejabat pertamina di setiap wilayah kerjanya, harus di pecat dan diberikan hukuman berat. Demikian pula dengan para oknum-oknum TNI seperti Cupling yang diduga dari satuan AURI Pekanbaru dan lainnya, harus di pecat, " Kata Feri. 

Isu penting di Republik Indonesia sedang menyebabkan kegalauan di tengah-tengah rakyat. Isu itu bergulir akibat pernyataan Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan (LBP) beberapa waktu lalu, terkait akan diberlakukannya pembatasan konsumsi BBM bersubsidi di masyarakat. 

Sebagaimana diketahui, pembatasan BBM bersubsidi kepada masyarakat luas pastinya akan membawa dampak negatif dan tekanan ekonomi, karena akan terjadi kelangkaan BBM bersubsidi, yang pada gilirannya memaksa masyarakat untuk membeli jenis BBM non subsidi dengan harga yang sangat mahal dan diperkirakan tidak semua warga negara dapat membelinya. 

Beberapa waktu lalu, bahkan anggota komisi VII DPR RI, Mulyanto, sempat melancarkan protesnya atas pernyataan Luhut Binsar tersebut karena di nilai dasar kebijakan pemerintah tentang pembatasan BBM bersubsidi itu tidak valid, alias tidak benar. Sehingga diduga hanya sebagai kebijakan yang akan merugikan masyarakat semata. 

"Saya cek hari ini, harga minyak WTI, masih cenderung turun. Masih sekitar 82 US perbarel dan itu masih dalam batas ICB kita. Sementara Dollar, dari 16.480 turun terus, sampai hari ini berada di angka 16.100. Jadi dalam konteks itu, pernyataan pak Luhut gak punya dasar ya, " Ujarnya. 

Sumber: Masyarakat
Penulis: RV

Kepada seluruh masyarakat, jika memiliki informasi penting dan menemukan kejadian/peristiwa, atau pelanggaran hukum, baik oleh warga atau pejabat
pemerintah/lembaga/penegak hukum, silahkan mengirimkan informasi tersebut berupa narasi/tulisan, rekaman video/gambar/suara, ke No telepon/WA: 0853-6381-4752 - Email: [email protected].

Jangan lupa mengirim indensitas lengkap, karena kami akan menjamin kerahasiaan identitas Narasumber.