Foto : ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI), Feri Sibarani, SH, MH, CCDE, CLDSI

AKTUALDETIK.COM - Publik sedang menunggu-nunggu gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap skandal Bank Indonesia dan OJK yang diduga merugikan triliunan keuangan Negara selama tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan modus operandi dana CSR yang melibatkan seluruh anggota komisi XI DPR RI sebagaimana disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo, pada waktu lalu. 07/10/2025.

Menurut ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI), Feri Sibarani, SH, MH, CCDE, CLDSI, pihaknya mencermati terus aksi KPK sejak dugaan skandal itu mencuat beberapa bulan lalu. Dikatakan Feri Sibarani, sejak awal pihaknya sudah menduga jika KPK tidak akan benar-benar membongkar permainan itu, dengan alasan KPK saat ini sudah dominan sebagai alat politik ketimbang pemberantas korupsi. 

"Kita masyarakat sudah bosan melihat kinerja KPK ini. Paling di awal terlihat ganas.. Macam betul-betul mau tegakkan hukum. Nanti sibuk buat press release, ujung-ujungnya hilang.. Sama dengan kasus BI dan OJK yang katanya melibatkan seluruh anggota komisi XI DPR RI itu. Sekarang sudah masuk berbulan-bulan, makin kesini makin sirna kan? Sebentar lagi paling makan korban, dan akhirnya, semua anggota politikus itu, termasuk Gubernur Riau, Abdul Wahid, akan dibuat tidak terlibat" Ungkapnya. 

Hal itu dikatakannya, saat diminta pendapatnya oleh awak media, terkait lambannya proses pengungkapan tentang pernyataan juru bicara KPK yang mengindikasikan keterlibatan seluruh Komisi XI DPR RI, yang justru saat ini sedang terlihat enjoy dan aman sentosa. 

"Kalau kita saksikan saat ini gelagat orang-orang di komisi XI DPR RI itu, mereka semua terlihat enjoy aja dan seakan-akan tidak pernah "ternoda" korupsi sebagaimana disampaikan oleh juru bicara KPK. Apalagi Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang mengatakan tidak pernah tau soal korupsi itu, makin tervalidasi kebenaran pernyataannya melihat kinerja KPK yang tidak signifikan saat ini" Ujar Feri. 

Ya juga mengatakan, seharusnya seluruh Komisi XI punya kesempatan untuk menuntut balik KPK karena massifnya pemberitaan media yang menulis keterlibatan seluruh anggota komisi XI tahun 2020,2021 dan 2022.

"Tidak mungkin media menulis semua anggota komisi XI DPR RI terlibat korupsi dana CSR BI dan OJK termasuk Gubernur Riau, Abdul Wahid, kalau sumbernya tidak jelas. Bahkan media pun bisa di koreksi dan di hak jawab jika menulis tanpa sumber yang akurat. Artinya, jika akhirnya, seluruh anggota komisi XI DPR RI tahun-tahun itu nanti tidak terjerat pidana korupsi dimaksud, sudah dipastikan mata masyarakat akan "memplototin" KPK dengan anggapan "MASUK ANGIN" Sebutnya. 

Diakuinya, baru-baru ini Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qudratullah (ANQ), memang dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI-OJK, namun intensitasnya sudah terasa melempem. 

"Ya, katanya dipanggil yang bersangkutan, namun sudah mulai main trik lagu lama KPK, dengan beragam caranya, termasuk yang bersangkutan_ ANQ katanya dijadwalkan ulang, atau ditunda pemeriksaan. Hehehe.. Aroma lobi-lobi dan "MASUK ANGIN" sudah kita prediksi akan terjadi" Katanya. 

Sebagaimana dikabarkan, kabarnya, juru bicara KPK, Budi, menjelaskan, pemeriksaan terhadap Najib dilakukan di gedung KPK Merah Putih. Meski demikian, KPK belum memerinci materi yang akan didalami oleh penyidik.

Sehinngga sampai saat ini, 7 Oktober 2025 dalam kasus yang sempat hebohkan jagat publik ini, KPK masih hanya menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG). Keduanya merupakan anggota Komisi XI DPR saat kasus terjadi, yakni pada 2020, 2021, dan 2022.

"Bayangkan saja, hampir 3 bulan sejak dihebohkan berita itu oleh KPK melalui konfrensi pers, hingga saat ini kita dapat menyebutkan hanya JALAN DITEMPAT" Pungkasnya. 

Sumber: Wawancara

Penulis: FIT