Foto : Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berhenti

JAKARTA, AKTUALDETIK.COM —Ketegangan politik antara eksekutif dan legislatif mulai mengemuka setelah Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Misbakhun meminta Purbaya untuk berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain dan fokus pada desain besar perekonomian nasional demi mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun seperti dikutip dari situs resmi DPR RI, Selasa (14/10/2025).

Kritik Soal Pemotongan Anggaran MBG

Salah satu isu yang memicu ketegangan tersebut ialah komentar Purbaya terkait rencana pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika dana tidak terserap.
Misbakhun menilai, pengalihan atau penyesuaian anggaran MBG tidak bisa dilakukan sepihak dan harus melalui pembahasan bersama DPR RI.

“Pengalihan anggaran itu harus dibahas bersama DPR. Jangan sampai kebijakan ekonomi terkesan sepihak,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Selain itu, Misbakhun juga menyoroti keputusan Purbaya yang menaikkan defisit APBN dari 2,48 menjadi 2,68 persen, tanpa dialog terlebih dahulu dengan DPR.
Menurutnya, kebijakan tersebut seharusnya dikomunikasikan secara terbuka dalam forum pembahasan APBN.

“Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” ujarnya menambahkan.

Desakan Turunkan PPN

Dalam kesempatan yang sama, Misbakhun juga menyarankan agar pemerintah menunda atau bahkan menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen.
Menurutnya, langkah itu penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini tengah tertekan akibat inflasi dan pelemahan ekonomi global.

“Kalau perlu ke 8 persen, tujuannya untuk mengangkat daya beli masyarakat,” kata Misbakhun.

Buntut dari Ketegangan Politik

Sumber ketegangan politik ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Purbaya juga sempat bersilang pendapat dengan sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Perdebatan itu muncul terkait distribusi subsidi energi dan pengelolaan anggaran MBG, yang dinilai Purbaya kurang tepat sasaran.
Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian menimbulkan reaksi keras dari lingkaran politik Golkar, yang kini juga menjadi bagian penting dalam pemerintahan.

Konteks Politik

Pengamat menilai, serangan terhadap Purbaya tidak hanya bernuansa teknokratis, tetapi juga bermuatan politik. Kedekatan Purbaya dengan sejumlah tokoh ekonomi non-partai disebut menjadi faktor yang membuatnya “berdiri sendiri” di tengah kabinet yang penuh warna politik.

Dengan semakin terbuka kritik dari DPR, terutama dari partai koalisi utama pemerintah, posisi Purbaya kini mulai disorot.
Kebijakan fiskal dan arah pengelolaan anggaran 2026 akan menjadi ujian politik dan profesionalisme bagi sang menteri.

Reporter: Redaksi AktualDetik
Editor: Dimas Ardiansyah
Sumber: DPR RI / Tiktok @Sapaposting, 15 Oktober 2025