Foto Gubernur Riau, Abdul Wahid dan ketua LPKKI, Feri Sibarani, SH, MH, CCDE, CLDSI

AKTUALDETIK.COM - Belakangan Pemerintah Indonesia mencanangkan salah satu programnya antara lain, membangun 3 juta rumah untuk masyarakat Indonesia. Kabarnya, pembangunan itu akan dibagi tiga wilayah, yakni 1 juta di perkotaan, 1 juta di Pedesaan dan 1 juta lagi di wilayah pesisir. 14/08/2025.

Sejak wacana itu di gaungkan pada awal kepemimpinan presiden RI Prabowo Subianto, hingga saat ini permasalahan yang mengemuka adalah terkait sumber anggaran pembiayaan pembangunan yang masih teka teki. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati baru-baru ini mengungkapkan jumlah rumah yang sudah terbangun dan disalurkan melalui FLPP sudah ada 129.713 unit. Artinya, informasi itu tidak menunjukkan gambaran yang meyakinkan. 

Belakangan dukungan pun mengalir dari Gubernur Riau, Abdul Wahid. Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah untuk wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, hari ini. 

Menurut Gubri, kebutuhan dasar masyarakat mencakup sandang, pangan, dan papan. Namun, aspek papan atau tempat tinggal kerap terabaikan.

“Perumahan kadang terabaikan, padahal sangat penting. Karena keluarga itu dibina dan dibentuk dari rumah,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kemiskinan umumnya disebabkan oleh dua faktor yaitu kultural dan struktural. Kemiskinan kultural muncul akibat kebiasaan atau budaya yang tidak mendukung pemenuhan kebutuhan dasar. Contohnya, di Riau terdapat suku pedalaman yang terbiasa tinggal di sampan atau tidak memakai pakaian, bahkan setelah difasilitasi rumah, mereka kembali ke tempat tinggal semula. Untuk kasus seperti ini, pemerintah perlu memberikan edukasi yang tepat.

Dilain pihak, aktivis Riau dari Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI), Feri Sibarani, SH., M.H, CCDE, CLDSI, mencermati program itu merasa sesuatu yang tidak realistis. Alasannya, menurut Feri, kondisi fiskal Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, menyusul akan adanya pengeluaran Negara yang sangat besar untuk pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 500 triliunan untuk tahun 2025.

"Jadi semangat presiden kita itu sebenarnya sangat kita apresiasi untuk rakyat. Namun melihat kondisi hari ini, saya kira semua warga Indonesia tahu kita ini sedang " Sakit" semua. Uang darimana membangun 3 juta rumah itu? Untuk sektor riil aja kita sekarang sudah sesak nafas. Jangan jadinya nanti dikatain orang presiden kita omon-omon" Sebut Feri. 

Bahkan, atas pernyataan Gubernur Riau, Abdul Wahid yang ingin nimbrung ikutan dukung program itu, Feri Sibarani balek mengatakan, Gubernur Riau terkesan asal ikut-ikutan dan sekedar membangun narasi yang terkesan memberikan Pengharapan Palsu (PHP). 

"Saya belum dengar dari Gubernur Riau ini, sesungguhnya permasalahan rakyat Riau itu apa. Tiba-tiba dia mau dukung program pembangunan 3 juta rumah. Indeks permasalahan Riau itu apa, kemiskinan di riau apakah soal rumah atau soal apa? Jangan sampai rumah dibangun, tapi tidak berpenghuni karena permasalahan pokoknya, yaitu sumber ekonomi yang tidak jelas, akhirnya, kejadian seperti tahun 2012, banyak bagunan fisik eks PON menjadi rumah hantu dengan nilai triliunan tanpa punya manfaat apapun bagi rakyat Riau" Sebutnya. 

Menurutnya, seorang kepala daerah itu konsen saja pada visi dan misinya seperti yang sudah disampaikan di ruang publik saat kampanye tahun 2024 lalu. Jangan jadi seperti bulan-bulanan tak tentu arah, pada akhirnya jadi omon-omon. 

"Ingat ini sudah mau akhir tahun 2025. Sebentar lagi Riau masuk anggaran perubahan. Apa yang sudah di berikan kepada rakyat Riau selama 8 bulan ini? Yang kita rasakan dan kita lihat hanya rutinitas, lalu "perang dingin" dengan wakil gubernur. Terakhir kita dengar ada belanja yang menunjukkan sifat hedonisme, ranjang tidur seharga Rp 149 jutaan. Lalu ada isu, 40 miliar hanya untuk makan minum di DPRD Riau. Ini menunjukkan anomali dalam pengelolaan keuangan daerah" Ujarnya. 

Feri Sibarani pun berencana, dengan hak yang diberikan oleh undang-undang, akan menelusuri secara profesional dan penuh tanggungjawab atas apa yang sudah berjalan selama 8 bulan kepemimpinan di Riau. Karena menurutnya, 1 sen pun uang APBD harus berdampak kepada masyarakat dan wajib dipertanggungjawabkan. 

"Jadi maaf saya koreksi pernyataan Gubernur Riau yang mengatakan faktor kemiskinan adalah struktur dan kultural. Tidak usah pakai bahasa intelektualitas lagi, semua juga saat ini orang tau apa penyebab kemiskinan di provinsi Riau ini, bahkan di seluruh Indonesia. Ketamakan, kerakusan dan kejahatan para pejabat negara lah yang menyebabkan kemiskinan di Riau ini dan di Indonesia. Tidak ada faktor lain.. Hanya itu. Kalau ditanya, mengapa rakyat Indonesia hidup nya susah walupun sudah 80 tahun merdeka?  Jawabnya, karena pengelola bangsa Indonesia KORUPTOR" Pungkasnya. 

Sumber: LPKKI. 

Penulis: FIT