Foto Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI), Feri Sibarani, SH, MH dan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto

AKTUALDETIK.COM - Ditengah sulitnya kehidupan ekonomi masyarakat Riau, situasi sosial kerap menimbulkan pergesekan sosial yang berpotensi terjadinya tindakan kriminal yang lebih mengancam. Pemerintah provinsi Riau diminta mampu mengelola finansial yang ada, termasuk menggerakan BUMD-BUMD yang ada untuk menunjang pendapatan daerah yang kian "kritis" di tengah banyaknya tuntutan kebutuhan daerah. 01/12/2025.

Menyikapi kondisi fiskal dan perekonomian daerah di provinsi Riau saat ini, ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI), Feri Sibarani, S.H, M.H mendorong Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto agar segera mengambil langkah penting untuk menyelamatkan keuangan daerah yang kian terguncang saat ini, termasuk memeriksa dan mengaudit seluruh BUMD yang ada, untuk memastikan apakah pengelolaan seluruh BUMD dapat berkontribusi signifikan menambah pendapatan daerah, guna memeberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. 

"Melihat jumlah APBD Riau tahun 2026 yang hanya di angka 8,3 triliunan itu, menunjukkan bahwa lemahnya pengelolaan pendapatan daerah Riau. Artinya pemerintah harus bekerja keras, penuh inovasi, kreatifitas, dan keberanian untuk melakukan terobosan penting agar dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk menunjang dan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau" Kata Feri Sibarani, hari ini di Pekanbaru, saat berbincang dengan sejumlah awak media. 

Ia juga berharap, bahwa seluruh perusahaan daerah (BUMD) yang dikelolah selama ini dapat memberikan dampak yang nyata kepada pendapatan daerah untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

"Yang kita lihat selama ini pengelolaan semua BUMD Riau nyaris tidak terasa efektifitasnya. Terbukti dari APBD Riau dari tahun ke tahun, terutama APBD tahun 2026 yang hanya di kisaran 8 triliunan. Kami mendorong agar Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto memeriksa kondisi semua BUMD Riau, dan melakukan audit yang konfrehensif untuk mengetahui kondisi real dari semua BUMD Riau" Lanjutnya. 

Pihaknya juga menilai, dari berbagai informasi selama ini BUMD provinsi Riau belum menunjukkan kinerja yang optimal untuk pengelolaan perusahaan guna meningkatkan pendapatan. 

"Gubernur harus lakukan Audit dan Pemeriksaan Keuangan secara Independen. Audit Laporan Keuangan Tahunan oleh Kantor Akuntan Publik independen sesuai standar PSAK. Audit Kepatuhan terhadap peraturan seperti OJK khusus sektor jasa keuangan. Audit Kinerja oleh auditor negara yaitu BPK untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasional. Serta Audit Investigatif/Forensik jika ada dugaan fraud, korupsi, atau manipulasi keuangan" Tegasnya. 

Menurutnya, semua hal itu penting dilakukan untuk memastikan seluruh BUMD dijalankan sesuai aturan yang ada. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Permendagri 52 Tahun 2012, serta Permendagri 77 Tahun 2020.

"Jangan lupa, tujuan Perusahaan Daerah atau BMUD dibentuk adalah untuk mendorong ekonomi daerah, memberi pelayanan publik, mengelola sektor strategis daerah, serta menghasilkan keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)" Jelasnya. 

Sebagaimana diketahui, hingga tahun 2025, Pemerintah Provinsi Riau memiliki beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang aktif beroperasi, sebagaimana disebutkan sebagai berikut: 1. PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah), sektor perbankan. 2. PT Jamkrida Riau: Bergerak di bidang penjaminan kredit daerah. 3. PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER): Fokus pada sektor permodalan dan ekonomi rakyat. 

4. PT Pengembangan Investasi Riau (PIR): Beroperasi sebagai perusahaan induk (holding company) yang bertugas mendorong pengembangan investasi di Riau. 5. PT Sarana Pembangunan Riau (SPR Perseroda): Bergerak di berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, pembangunan, industri, pertambangan, perkebunan, dan kontraktor umum. 6. PT Riau Petroleum: Fokus pada sektor minyak dan gas bumi. 

Dari sektor-sektor pengelolaan BUMD tersebut sebenarnya semuanya sangat berpotensi dan seharusnya dapat memberikan impact yang bagus untuk pembangunan Riau, terutama meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat" Pungkasnya. 

Sumber: Wawancara

Penulis: Fitri