DPRD Desak Pemko Pekanbaru Tuntaskan APBD 2026, Program Prioritas Jangan Tertunda

DPRD Desak Pemko Pekanbaru Tuntaskan APBD 2026, Program Prioritas Jangan Tertunda

Foto : Rapat paripurna DPRD yang berlangsung di Gedung Balai Payung Sekaki

AKTUALDETIK.COM – DPRD Kota Pekanbaru mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera menuntaskan finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pasca hasil evaluasi Gubernur Riau diterima. Langkah cepat dinilai krusial agar program-program prioritas tidak mengalami keterlambatan pelaksanaan.

Desakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung di Gedung Balai Payung Sekaki, Senin (23/2/2026). Agenda rapat meliputi penyampaian keputusan pimpinan DPRD terkait penyempurnaan hasil evaluasi gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 serta Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwako) tentang penjabaran APBD.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, didampingi Wakil Ketua Tengku Azwendi, serta dihadiri para anggota dewan. Turut hadir Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam keterangannya, Isa menegaskan bahwa APBD 2026 telah melalui tahapan verifikasi dan evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, hasil evaluasi gubernur wajib ditindaklanjuti melalui forum paripurna sebagai bagian dari proses penyempurnaan sebelum ditetapkan secara final.

“Setelah ini kami harapkan Pemko segera menyusunnya dalam bentuk Perda dan Perwako sebagai penjabaran, agar bisa segera direalisasikan dan dibelanjakan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa APBD Kota Pekanbaru Tahun 2026 sebelumnya telah disahkan dalam rapat paripurna pada 17 Januari 2026 dengan total anggaran sebesar Rp3,049 triliun. Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp162 miliar dibandingkan APBD Murni Tahun 2025 yang mencapai Rp3,21 triliun.

Meski terjadi penurunan, DPRD memastikan program prioritas tetap menjadi fokus utama. Di antaranya perbaikan infrastruktur jalan, pembenahan sistem drainase, program beasiswa pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga program strategis lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Isa menambahkan, kebijakan daerah juga harus selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Sinkronisasi ini penting agar program daerah tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya mendukung prioritas pemerintah pusat.

Dengan telah disampaikannya hasil evaluasi gubernur dalam rapat paripurna, DPRD berharap proses administrasi dapat segera dirampungkan. Hal ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat Kota Pekanbaru secara nyata.

Komentar Via Facebook :