Foto: Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Djojohadikusumo

AKTUALDETIK.COM - Lembaga masyarakat, Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI), apresiasi wakil ketua dewan pembina partai Gerindra, Hasyim Djojohadikusumo, yang turut memberikan perhatian penuh atas kebocoran kekayaan Negara berupa pajak dari 300 perusahaan perkebunan sawit di Indonesia. 09/10/2024.

Kabarnya, ke 300 perusahaan itu merupakan perusahaan perkebunan sawit yang mengokupasi kawasan hutan dengan ilegal, kurang lebih 7 juta hektar di seluruh Indonesia. Hal itu menurut keterangan wakil ketua dewan pembina partai Gerindra, Hasyim Djojohadikusumo, kerugian keuangan Negara mencapai 300 triliunan rupiah, sebagaimana hasil audit dari pihak BPKP. 

Sebelumnya, di era pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo, menurut Hasyim Djojohadikusumo, ratusan perusahaan yang ditemukan ilegal itu, telah diberikan peringatan keras oleh Pemerintah, namun hingga kini diketahui, ke 300 perusahaan perkebunan sawit tersebut masih membandel. 

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BPKP) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," kata Hasyim dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, dikutip dari CNBC, Senin (7/10).

Pernyataan senada disampaikan oleh salah satu Lembaga masyarakat. Lembaga LP-KKI, yang diketuai oleh Feri Sibarani, SH, MH, CCDE, CLDSI itu pun mengapresiasi keseriusan dari pihak pemimpin baru Pemerintahan Indonesia, yakni presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka. 

Menurut Feri Sibarani, apa yang saat ini sedang benar-benar di atensi oleh pihak Prabowo Subianto melalui adiknya dan sekaligus wakil ketua dewan pembina partai Gerindra, Hasyim Djojohadikusumo, adalah bukti bahwa pernyataan Prabowo saat kampanye pilpres 2014 silam merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan. 

, "Bayangkan saja, hanya dari sektor perkebunan sawit sudah mencapai 300 triliunan Negara dirugikan. Belum sekor-sekor lainnya di Indonesia. Itu bisa ribuan triliunan Negara dirugikan. Artinya narasi yang pernah dibangun oleh pak Prabowo di waktu kampanye tahun 2014 lalu adalah fakta. Nah, sekarang, terlihat pak Prabowo itu adalah sosok yang konsisten, lurus, tidak mengada-ada, kami dari Lembaga masyarakat sangat mendorong agar pemerintahan Prabowo nantinya benar-benar dapat bersikap tegas dan dapat menutup segala kebocoran serta mengembalikan kerugian keuangan Negara "kata Feri. 

Menurutnya, sejumlah langkah konkret dapat di ambil oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, guna menertibkan perusahaan-perusahaan ilegal di Indonesia, sekaligus dapat menjadi objek pajak baru dan sumber keuangan Negara untuk APBN yang nantinya menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia. 

"Saya kira bahkan tidak perlu lagi sekedar peringatan, tetapi langsung langkah hukum konkret, yang nantinya barang bukti berupa luasan kebun sawit ilegal dapat di sita Negara untuk menjadi milik Negara secara permanen, dan selanjutnya di ambil alih dan dikelola oleh Negara sendiri yang nantinya menambah sumber keuangan Negara dari sektor pajak yang sangat besar" Urai Feri. 

LP-KKI juga sangat apresiasi semangat Hasyim Djojohadikusumo yang begitu memberikan perhatian serius untuk memperbaiki kondisi Negara, khususnya dari sektor keuangan Negara yang saat ini sedang dalam kondisi kritis dan penuh guncangan. 

"Yang kami lihat, pak Hasyim sedang berfikir keras untuk mengoptimalkan pemasukan Negara dan tidak mau sama sekali seluruh program pak Prabowo menjadi gagal nantinya. Ia bahkan sangat menghitung dengan rapi dan terkonsentrasi. Pak Hasyim dengan inisiatif melakukan mapping terhadap permasalahan keuangan Negara, dan ternyata permasalahan keuangan Indonesia itu justru disebabkan banyaknya potensi kekayaan Indonesia yang bocor akibat ulah pihak-pihak tertentu yang sengaja atau tidak untuk melalaikan kewajibannya" Jelasnya. 

Prabowo ia sebut-sebut telah mengantongi data pengusaha itu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Dari laporan yang diterima Prabowo, pengusaha tersebut berasal dari sektor sawit.

Sebelumnya, Luhut mengaku telah melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak. Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelas Hasyim Djojohadikusumo baru-baru ini. 

Sumber: Wawancara/CNBC
Penulis: FIT