Gambar Ilustrasi kelompok Mafia dan koruptor

AKTUALDETIK.COM - Hebohnya permasalahan defisit APBD Riau tahun 2025 sebesar Rp 3,5 Triliun telah menyebabkan kegaduhan di kalangan masyarakat dan pegawai pemerintah provinsi Riau. Hal itu dikhawatirkan akan berdampak pada pembangunan dan juga tunjangan pegawai khusunya di lingkungan pemerintahan provinsi Riau. Benarkah defisit terjadi? atau kah ini "jurus maut" untuk rampok keuangan Negara?15/05/2025.

Pemikiran ini di lontarkan oleh ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI), Feri Sibarani, SH, MH. Belakangan pihaknya selaku salah satu lembaga masyarakat yang konsen memantau penyelenggaraan pemerintahan, kerap menyampaikan pandangannya atas berbagai isu penting dan krusial di provinsi Riau bahkan secara nasional. 

Saat berbincang dengan sejumlah awak media di Pekanbaru, mengulas soal defisit APBD Riau tahun 2025 sebesar 3,5 triliun, Feri Sibarani mengatakan, pihaknya mulai menganalisa informasi itu secara objektif, berhubung di sisi lain adanya pernyataan resmi dari mantan sekretaris daerah pemprov Riau, sekaligus Pj Gubernur Riau, dan yang juga sebagai wakil gubernur Riau hasil pilkada tahun 2024, SF Hariyanto. 

"Setidaknya ada suatu pernyataan yang saling bertolak belakang, dari gubernur riau dan wakil gubernur Riau yang menunjukkan kondisi keuangan pemerintah provinsi Riau dalam dua situasi yang berbeda. Jujur, jika kami menggunakan pendekatan kompetensi dan pengalaman pengelolaan keuangan, tentunya, keyakinan itu ada terhadap pernyataan wakil gubernur Riau, SF Hariyanto" Sebut Feri Sibarani. 

Sebagaimana diketahui, bahwa atas adanya informasi yang kerap disampaikan oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid belakangan ini, Riau tahun 2025 tidak akan melakukan pembangunan infrastruktur, yang saat ini banyak rusak di mana-mana, dengan alasan akibat defisit tersebut, menuai protes dari berbagai pihak. 

"Seharusnya pak Gubernur tidak langsung menyerah dan terkesan gampang memutuskan sesuatu yang justru menuai protes dari masyarakat. Menurut kami, ada dua hal yang bisa dilakukan, yakni, review lagi defisit yang disebut 3,5 triliun dan diverifikasi apa yang disampaikan oleh wakil gubernur Riau, SF Hariyanto. Sampai adanya data terbaru dan terlihat posisi keuangan yang sebenarnya "katanya.

Menurutnya, pernyataan wakil gubernur Riau, SF Hariyanto jangan dipandang sebagai informasi yang kaleng-kaleng. Feri mengatakan itu ber konsekwensi hukum. Layak untuk di percaya dan di jadikan dasar mereview kembali soal posisi keuangan pemprov Riau, daripada terburu-buru mengatakan bahwa Riau tidak akan membangun. 

"Pertanyaan kan jadi muncul. Kalau benar defisit hanya 132 miliar, lantas mengapa harus tidak membangun? Uang itu mau dikemanakan? Nah, ini yang menurut kami masyarakat harus waspada. Harapan kita, baik SF Hariyanto maupun Abdul Wahid sebagai pemimpin yang mendapat mandataris rakyat, harus secepatnya bisa duduk bersama, mengurai soal masalah defisit ini sampai benar-benar ketemu posisi keuangan yang sebenarnya. Jangan justru kepentingan pribadi dan kelompok atau perselisihan yang dipertontonkan kepada masyarakat" Jelas Feri. 

Disisi lain, kerap disampaikan bahwa salah satu faktor penyebab defisit APBD Riau adalah karena pendapatan PI 10% dari sektor pengelolaan migas Riau Blok Rokan yang dikelola oleh PT PHR tidak diberikan keseluruhan sebesar Rp 1,6 triliun, melainkan hanya sebesar Rp 200 miliar. Sementara nilai masih dianggap simpang siur, karena dalam beberapa pemberitaan menyebutkan, tahun 2024 di bulan Mei, Pemprov Riau sudah menerima dividen PI 10% itu sebesar Rp 499 miliar menurut Komisaris PT Riau Petroleum, Job Kurniawan. 

"Artinya, kita bisa melihat bahwa soal permasalahan keuangan pemprov Riau ini masih ada potensi untuk menutup. Sebagaimana kita simak dari yang dijelaskan oleh wakil gubernur Riau, SF Hariyanto di beberapa media. Sehingga tidak terhenti pembangunan infrastruktur Riau. Karena, jika tidak adanya pembangunan, lalu bagaimana penyerapan anggaran APBD? Bisa-bisa Riau mendapatkan raport merah dari pusat, dan ke tahun depan Riau bisa semakin terpuruk, dan rentan daerah miskin" Urai Feri Sibarani. 

Diakhir perbincangan, Feri Sibarani juga mengingatkan kepada gubenur dan wakil gubernur Riau, agar jangan menciptakan situasi yang gaduh di masyarakat terkait besaran defisit APBD Riau tahun 2025.

"Kalau pernyataan Gubernur Riau yang ternyata benar soal defisit APBD Riau, berarti pernyataan wakil gubernur adalah hoax. Atau jika pernyataan wakil gubernur Riau, SF Hariyanto yang justru benar senyata-nyatanya, berarti Gubenur Riau, Abdul Wahid, yang menyampaikan informasi hoax. Nah, seharusnya ini tidak sulit kan. Tapi mengapa kesannya Gubernur Riau tidak mau memperjelasnya? Tutup Feri. 

Sumber: LP-KKI/NN
Penulis: FIT