Foto : Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI), Feri Sibarani, SH, MH

AKTUALDETIK.COM – Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI), Feri Sibarani, SH, MH, menyoroti keras pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya korupsi secara masif di berbagai daerah.

Feri menilai tata kelola Program KDMP sejak awal terkesan dipaksakan tanpa perencanaan matang, transparansi yang memadai, maupun kesiapan sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan koperasi.

"Program ini terlihat dijalankan secara tergesa-gesa dan minim pengawasan. Banyak laporan serta informasi yang berkembang mengenai pembangunan fasilitas koperasi yang diduga tidak wajar, mekanisme pelaksana proyek yang tidak transparan, hingga lemahnya kompetensi pengelola. Ini menjadi indikasi yang harus segera diaudit secara menyeluruh," tegas Feri, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, keterlibatan unsur non-koperasi dalam tata kelola program yang bersifat ekonomi kerakyatan juga menimbulkan pertanyaan publik. Feri menegaskan bahwa koperasi membutuhkan pengelolaan profesional berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, bukan sekadar pendekatan komando dan proyek.

"Koperasi adalah lembaga ekonomi rakyat yang membutuhkan keahlian manajerial, akuntabilitas, dan pengalaman bisnis. Jika tata kelolanya tidak tepat, maka dana negara yang sangat besar berpotensi tidak memberikan manfaat optimal kepada masyarakat," ujarnya.

LPKKI meminta aparat penegak hukum, auditor negara, serta lembaga pengawas untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh proses pengadaan, pembangunan fasilitas, penunjukan pelaksana kegiatan, hingga penggunaan anggaran Program KDMP di seluruh Indonesia.

Feri mengingatkan bahwa apabila pemerintah mengabaikan berbagai kritik dan peringatan publik, maka persoalan yang muncul di kemudian hari dapat menjadi beban politik yang serius bagi pemerintah sendiri.

"Setiap program nasional yang menggunakan uang rakyat harus dijalankan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Jika ditemukan penyimpangan, maka harus ditindak tegas. Jangan sampai program yang diklaim sebagai program unggulan justru berubah menjadi skandal korupsi yang merugikan rakyat dan negara," pungkasnya.

Sumber : Liputan

Editor : Redaksi