Foto Rapat Pembahasan antar pengurus DPN organisasi relawan Garda Pemuda GIBRAN (DPN GP-GIBRAN) di Jakarta

Jakarta – Organisasi relawan Garda Pemuda GIBRAN (GP-GIBRAN) resmi menggelar Rapat Kerja Dewan Pimpinan Nasional (DPN GP-GIBRAN) pada Selasa (23/6/2026) di Kantor Sementara DPN GP-GIBRAN yang berlokasi di Apartemen Menara Latumenten Blok A Unit A56, Jalan Prof. DR. Latumenten Raya, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Rapat yang dihadiri puluhan pengurus dan petinggi organisasi tersebut membahas berbagai isu strategis nasional, mulai dari kondisi penegakan hukum, kebijakan pemerintah, persoalan ekonomi rakyat, hingga maraknya kasus korupsi yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Ketua Umum DPN GP-GIBRAN, Feri Sibarani, SH, MH, yang memimpin langsung rapat tersebut, dalam paparannya menyoroti perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya menunjukkan gejala degradasi serius, khususnya dalam aspek kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Feri, hukum seharusnya menjadi instrumen utama dalam menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang merasakan ketidakpastian hukum serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

"Hukum harus menjadi panglima. Negara tidak boleh membiarkan adanya kesan bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kepastian hukum merupakan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang wajib dijamin oleh negara," tegas Feri di hadapan peserta rapat.

Selain menyoroti sektor hukum, Feri juga mengkritisi sejumlah kebijakan Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menurutnya belakangan ini mulai menuai berbagai keberatan dan penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat.

Feri menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus benar-benar berpijak pada kebutuhan nyata rakyat, bukan sekadar berorientasi pada target program dan proyek pembangunan semata.

Menurutnya, pemerintah harus mampu membaca secara akurat persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari dan menghadirkan solusi yang konkret serta langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

"Pemerintah harus mampu mengidentifikasi secara kredibel persoalan-persoalan bangsa. Jangan sampai pendekatannya hanya berorientasi pada program dan proyek semata. Persoalan rakyat sesungguhnya sederhana, yakni lapangan pekerjaan yang mudah diperoleh, pendidikan yang murah bahkan gratis, pelayanan kesehatan yang benar-benar dijamin negara, serta harga kebutuhan pokok yang terjangkau," ujar Feri.

Dalam forum tersebut, Ketua Umum GP-GIBRAN juga menyoroti maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum-oknum pejabat negara di berbagai kementerian dan lembaga.

Menurutnya, korupsi masih menjadi ancaman terbesar bagi pembangunan nasional karena secara langsung merampas hak-hak masyarakat dan menghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Feri menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh ragu untuk mengusut dan membongkar berbagai skandal korupsi besar yang selama ini menjadi perhatian publik.

"Kami dari Garda Pemuda GIBRAN mendorong Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengungkap berbagai skandal besar yang merugikan keuangan negara. Dugaan penyimpangan di sektor Bea dan Cukai, Pertamina, perbankan, serta berbagai praktik pertambangan ilegal yang masih marak harus diusut secara transparan dan tuntas. Kerugian negara wajib dipulihkan demi kepentingan rakyat," kata Feri.

Lebih lanjut, GP-GIBRAN menilai bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi agenda prioritas nasional yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik maupun kekuasaan. Organisasi tersebut juga mendukung penguatan instrumen hukum, termasuk percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah strategis dalam memiskinkan pelaku korupsi dan mengembalikan kekayaan negara yang telah dirampas.

Rapat kerja DPN GP-GIBRAN akhirnya menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, DPR RI, serta lembaga-lembaga penegak hukum sebagai bentuk partisipasi organisasi dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.

Menutup arahannya, Feri Sibarani menegaskan bahwa GP-GIBRAN akan terus hadir sebagai kekuatan moral dan sosial yang berpihak kepada kepentingan rakyat serta mengawal setiap kebijakan pemerintah agar tetap berada pada koridor keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan nasional.

"Indonesia membutuhkan pemerintahan yang kuat, bersih, dan berpihak kepada rakyat. Kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan, mengkritisi yang perlu dikritisi, dan mendukung setiap kebijakan yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke," pungkasnya.

Sumber: FIT